Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilltas

Sulistyo Saputro • Wahyuni Tri Indarty • Kristina Setyowati • Dra. Makmuroch • Tuhana 3 more
Analisis Kebijakan Kemenko PMK • 2015 Indonesia

Abstrak

Pembangunan nasional mempunyai tujuan utama meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, termasuk di dalamnya Penyandang Disabilitas sebagai salah satu golongan rentan. Kerentanan merupakan dimensi dinamika dari proses pemiskinan dan kemiskinan sehingga membutuhkan adanya penanganan yang terencana, dan terintegrasi. Salah satu bentuk model penanganan kerentanan adalah pemberian perlindungan sosial. Perlindungan sosial harus bersifat investasi dan bukan hanya sekedar t ransfer biaya saja, sehingga perlindungan sosial haruslah merupakan suatu model yang dapat menyebabkan penerima bantuan mampu berdikari dan mandiri dalam mengangkat dirinya dari lembah kemiskinan. Tujuan dari kajian ini adalah a) Analisis dan pendalaman lebih lanjut tentang kondisi faktual dinamika Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas melalui Sheltered Workshop(Bengkel kerja terlindung) di Indonesia; b) Perumusan potensi dan tantangan (termasuk regulasi, kelembagaan, target dan sasaran) Pemberdayaan Tenaga Kerja Disabilitas melalui Sheltered Workshop (Bengkel kerja terlindung), dan c) Perumusan pokok-pokok pikiran mengenai pengembangan model kebijakan Sheltered Workshop (Bengkel kerja terlindung) ke arah Disability Enterprises. Kajian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan tabulasi data baik tabulasi biasa maupun tabulasi silang. Data diperoleh dari hasil wawancara respond en dipandu kuesioner yang sudah ditentukan dengan model . Untuk melengkapi pembahasan kajian, dilakukan indepth interview dengan pihak - pihak terkait khususnya unsur pemerintah. Metode yang selanjutnya adalah Focus Group Disscussion ( FGD) yang melibatkan semua unsur stakeholder daerah. Hasil dari kajian ini adalah 1) lmplementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyangkut kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilltas, pemberian pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja dan perlindungan, pengupahan serta kesejahteraan penyandang disabilitas belum berjalan secara maksimal. Apabila diperbandingkan dengan salah satu kebijakan pemerintah untuk mendayagunakan penyandang disabilitas dengan program Sheltered Worksop sudah berjalan bag us. Hanya masih perlu perluasan jangkauan dari program tersebut untuk tiap-tiap daerah, dengan cara menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga milik pemerintah atau swasta; 2) Peran dari lingkungan terdekat untuk pengembangan potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas masih sangat kurang, sehingga masih dibutuhkan motivasi bagi keluarganya untuk melakukan pendampingan bagi keluarganya yang penyandang disabilitas dalam proses sheltered workshop. Karena biasanya tantangan yang dihadapi adalah berasal dari keluarga terdekat dari penyandang cacat tersebut yang merasa malu terhadap kekurangan yang diderita anggota keluarganya. Sehingga potensi yang ada dari penyandang disabilitas tersebut pada akhirnya tidak bisa digunakan sebagai pengembangan persiapan hidup yang lebih mandiri dalam bidang ekonomi; 3) Pokok-pokok pikiran pengembangan model kebijakan Sheltered Workshop membutuhkan kerjasama para stakeholder,baik dari pendampingan keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, kelembagaan maupun faktor internal dan faktor eksternal yang ada. Kerjasama yang terjalin tersebut untuk mengawal peningkatan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh para penyandang disabilitas. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan dan pendampingan yang dilakukan secara kontinyu. Adanya bantuan dari pihak-pihak terkait untuk melakukan pemasaran terhadap produk yang dihasilkan serta kemudahan akses permodalan dan juga pengawalan terhadap perijinan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas terse but juga perlu diperhatikan.

Metrics

  • 232 kali dilihat
  • 139 kali diunduh

Penerbit

Kemenko PMK

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, disingkat Kemenko ... tampilkan semua