Baru saja dipublikasikan
Paling banyak dilihat
Journal article

Pertumbuhan dan Perkembangan Budaya Arab pada Masa Dinasti Umayyah

Dinasti Umayyah adalah sebuah rezim pemerintahan Islam yang berada di bawah kekuasaan keluarga Umayyah yang berlangsung dari tahun 661 sampai dengan tahun 750 Masehi. Pendiri dinasti ini adalah Muawiyah (661-680), putra Abu Sufyan yang pernah menentang Rasulullah saw, tetapi kemudian masuk Islam setelah kota Mekah ditaklukkan oleh pasukan Islam dari Madinah. Pada mulanya, Muawiyah adalah gubernur Syria yang berkedudukan di Damaskus. Ia memberontak kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, hingga Ali wafat dibunuh oleh orang Khawarij. Pengikut Ali kemudian mengangkat Hasan, putra sulung Ali Ibn Abi Thalib, sebagai khalifah baru, tetapi Hasan yang tidak ingin berkonflik dengan Muawiyah, lalu mengikat perjanjian damai dengan pihak Muawiyah yang pada akhirnya Muawiyah menjadi penguasa tunggal masyarakat Muslim waktu itu. Keluarga Hasan hidup mengasingkan diri sebagai orang biasa, tetapi kaum Umayyah terus mem-burunya dan pada akhirnya Hasan wafat karena diracun (Ali, 1978:472). Muawiyah Ibn Abi Sufyan memindahkan ibukota negara dari Madinah ke Damaskus, Syria, tempat ia berkuasa tatkala menjadi gubernur. Ia juga mengganti sistem pemerintahan dari sistem demokrasi ke sistem monarki (Yatim, 1999:42). Kendati Muawiyah memper-oleh kekuasaannya dengan cara arbitrasi yang curang dan melalui perang saudara di Shiffin pada tahun 657 Masehi, tetapi ia memiliki karier dan prestasi politik yang menakjubkan. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya akibat dari kemenang-an diplomasi di Shiffin dan terbunuhnya Khalifah Ali, tetapi juga karena sejak semula sudah memikiki “basis rasional” yang solid bagi landasan pembangunan politiknya di masa depan, yaitu dukungan kuat dari penduduk Syria dan dari keluarga Umayyah sendiri. Di samping itu, Muawiyah juga seorang administrator ulung yang berhasil menempatkan tokoh-tokoh penting dalam posisi-posisi strategis (Mufrodi, 1997:69-70).
Journal article

Pencemaran Tanah dan Air Tanah oleh Pestisida dan Cara Menanggulanginya

The large increase in the use of modern agricultural chemicals, including pesticides and fertilizers has made agriculture an important non-point source of soil and groundwater contamination. Nitrogen, heavy metals, and organic associated with pesticides are presumably the most common contaminants introduced into the environment by modern agricultural practices. The present and abundance of the chemical contaminants in the soil and underlying groundwater largely depends on their chemical species as well as the various physical, biological and chemical properties of the soil.Understanding these processes and interactions between the contaminants and soil constituents would be useful in identifying effective techniques to restore the soil and groundwater contaminated by modern agricultural practices and others modern society activities.When the level of these contaminants in the soil are such that the quality of the plants, food crops and the groundwater are being compromised, then remedial actions are necessary. Such remediation could include in situ technologies, including bioremediation or phytoremediation combined as well as agronomic-types approaches. The best strategy in reducing soil contamination is to reduce pollution at the source and to use best management practices, such as adopting the most appropriate land use for a given type of soil contamination.
Journal article

Indikator Titrasi Asam-Basa dari Ekstrak Bunga Sepatu (Hibiscus Rosa Sinensis L)

Journal article

Identifikasi Morfologi Beberapa Spesies Jamur Fusarium

Journal article

Optimasi Kualitas Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dalam Proses Panen-Angkut Menggunakan Model Dinamis

Journal article

Indikator Titrasi Asam-Basa dari Ekstrak Bunga Sepatu (Hibiscus Rosa Sinensis L)

Journal article

Identifikasi Morfologi Beberapa Spesies Jamur Fusarium

Journal article

Optimasi Kualitas Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dalam Proses Panen-Angkut Menggunakan Model Dinamis

Disarankan Untuk Anda
Journal article

Bagaimana Strategi Pengembangan Sistem Surveilans dalam Era Desentralisasi?

Surveilans merupakan kegiatan yang sampaisekarang masih belum berjalan secara baik diIndonesia. Dengan diterbitkannya PeraturanPemerintah (PP) No. 38/2007 yang salah satu isinyamengatur mengenai wewenang pemerintah pusatdan daerah dalam pengelolaan dan penyelenggaraansistem surveillance maka ada momentum baru untukpengembangan. Kehadiran PP No. 38/2003 menjadijembatan yang baik mengenai pengelolaan danpenyelenggaraan sistem surveilans karena dapatmeneguhkan standar dan uniformitas sistemsurveilans di tingkat pusat maupun daerah,menegaskan implementasi surveilans di eradesentralisasi, memperhatikan kondisi spesifiklokal, dan dapat meningkatkan compliance dalamsistem surveilans.Pada tahun 2004 WHO1 mengajukan beberaparekomendasi untuk pengembangan surveilans:Integrasikan beberapa surveilans penyakit khusus;bentuk badan koordinasi kegiatan surveilans ditingkat pusat dan provinsi; kaji ulang penyakitpenyakitprioritas, melibatkan klinisi, ahli mikrobiologidan epidemiologi; bagi peran surveilans dalam sisteminformasi kesehatan nasional dengan semua pihakyang berkepentingan; kembangkan perananlaboratorium dalam surveilans; mengembangkanumpan Balik dan supervisi efektif; implementasikanrencana kesiapan respons terhadap wabah di semuatingkat pelayanan; mengimplementasikan pelatihanberkesinambungan.Adanya rekomendasi dari WHO, perluditindaklanjuti dan direspon guna perbaikan sistemsurveilans yang ada dilapangan. Tindak lanjut yangdilaksanakan dapat berupa perbaikan sistempencatatan dan pelaporan baik di level Puskesmasmaupun dinas kesehatan, penggalangan komitmenuntuk pemerintah daerah menyediankan anggaranpelaksanaan sistem surveilans, penyediaan danasewaktu-waktu jika terjadi kejadian luar biasa, danperbaikan sistem organisasi surveilans.Isu-isu penting dalam pengembangan surveilansdi masa mendatang adalah: Adanya dasar akademikyang mantap dimana sebaiknya surveilans harusterkait dengan respons; dukungan sisteminformatika, tersedianya penganggaran surveilansdari berbagai sumber; dukungan regulasi, dan adanyaperbaikan struktur organisasi surveilans di daerahdan pusat. Salah satu hal penting dalam masa depansurveilans adalah penggunaan prinsip surveilansyang dihubungkan dengan respon. Berdasarkananalisis situasi saat ini, sebagai salah satu halpenting dalam pengembangan surveilans, perluditegaskan bahwa surveilans bukan hanya urusankelompok yang mengurusi penyakit menular.Surveilans tidak terbatas pada tugasepidemiolog, namun juga menjadi tugas paramanajer dan pengambil keputusan di pemerintahpusat dan daerah untuk melaksanakan. Kesan inimuncul karena di Indonesia surveilans secara tradisiberada pada Direktorat Jendral P2M dan Seksi P2di Dinas Kesehatan. Hal ini perlu diperbaiki denganmengacu pada prinsip delapan Fungsi Pokok SistemSurveilans Respon yaitu: deteksi kasus, registrasi,konfirmasi epidemiologis atau/dan laboratoris;pelaporan, analisis dan interpretasi, kesiapanmenghadapi wabah, respons dan pengendalian, sertafeedback. Laksono Trisnantoro (trisnantoro@yahoo.com)Kepustakaan1. WHO. WHO comprehensive assessment of theNational Disease Surveilan in Indonesia. 2004
Baca artikel lainnya