Institute for Research and Empowerment (IRE)
Think Tank in Yogyakarta, Indonesia
Jl. Palagan Tentara Pelajar KM. 9.5, RT 01/RW 09, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta 55581, Indonesia
Institute for Research and Empowerment (IRE)
IRE is an independent, non political party, and an academic based institution founded in Yogyakarta in 1994. IRE’s activities focus on widening and deepening democracy through strengthening ideas and critical civil society organisations and private sectors.
IRE’s current research topic is developing through three main clusters; deepening democracy, governance and policy reform, and community development and empowerment through strengthening cross cluster issues that include poverty alleviation and village reform.
IRE’s current research topic is developing through three main clusters; deepening democracy, governance and policy reform, and community development and empowerment through strengthening cross cluster issues that include poverty alleviation and village reform.
Fields of study: Public Policy, Governance & Transparency, Urbanisation & Development
Conferences organised by IRE:
Catalogue
9 results.
-
Masyarakat desa yang sejahtera adalah tujuan besar lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Melalui pengembangan ekonomi lokal dan/atau BUMDesa yang berbasis pada potensi serta aset yang a...
-
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berupaya memperkuat desa sebagai basis penghidupan melalui gagasan kemandirian desa. Berbekal kewenangan yang dimiliki, desa diharapkan menjadi arena sekaligus basis...
-
Istilah desa mandiri atau kemandirian desa sengaja dipilih oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), ketimbang memakai desa otonom atau otonomi desa. Para Perumus UU Desa memahami desa mandiri ...
-
UU No 6 tahun 2014 tentang Desa memuat pasal-pasal yang mendorong sedemikian kuat agar proses demokratisasi semakin tumbuh dan berkembang di desa. Mengapa desa membutuhkan demokratisasi? Tanpa demokra...
-
Kewenangan desa merupakan ruh utama UU Desa untuk mencapai desa mandiri. Ketidakjelasan dan ketidaktegasan atas kewenangan desa akan berakibat buruk. Jika kewenangan desa tidak jelas dan tidak tegas, ...
-
Buku ini mengingatkan lagi kepada kita bahwa desa bukan hanya lokasi kemiskinan dan ketertinggalan. Desa tidak boleh lagi dijadikan obyek program kementerian hingga SKPD kabupaten. Desa adalah sumber ...
-
Dalam norma pasal 79 UU No 6/2014 tentang Desa (UU Desa) ditegaskan bahwa dokumen RPJM Desa dan RKP Desa menjadi satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan di desa. Kedudukan dokumen perencanaan des...
-
Buku ini dimaksudkan untuk merekam catatan penting dan pengalaman berharga dari kerja-kerja advokasi bina damai melalui skema Program MATASIRI, terutama yang berkaitan dengan proses penyusunan RPJM Ne...
-
Intra Household Priority for Employment Opportunity: a Challenge for Rural Women Despite Gender Indiscrimination - a Case Study From Banyuwangi, East Java DownloadConference paper National Symposium on Village Innovation of Village Independence and Women Empowerment • April 2013 Indonesia
Bahasa Indonesia
The poverty rate of rural population in Indonesia has always been higher than the urban poverty rate, despite the high national economic growth and reduced national poverty rate. This trend can also b...