Acta Comitas
Journal published by Udayana University
Acta Comitas
Acta Comitas merupakan jurnal ilmiah yang memuat beberapa artikel pilihan dari Mahasiswa dan Dosen Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana. Artikel tersebut merupakan ringkasan hasil penelitian tesis mahasiswa yang sudah diuji dan dapat dipertahankan oleh mahasiswa dalam sidang ujian dihadapan dewan penguji dan Guru Besar. Selain memuat artikel dari mahasiswa Jurnal Ilmiah ini memuat juga artikel dan ringkasan hasil penelitian dari dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana.
Subjects: Law & Human Rights
Accreditation: Not accredited.
Articles
1–20 of 71 results.
-
Perlindungan Hukum Bagi USAha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penerimaan Bantuan Permodalan dari Perusahaan Modal Ventura dengan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (Spjkp) Bilyet Giro DownloadSanctions against Venture Capital Company when a Venture Capital Company stalling of disbursement of capital assistance whereas the applicant has deposited capital participation, has not been regulate...
-
Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat penting untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik, mengingat seringnya terjadi permasalahan hukum terhadap akt...
-
Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda untuk Berperilaku Anti Koruptif melalui Pendidikan Anti Korupsi DownloadArtikel ini berjudul Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif melalui Pendidikan Anti Korupsi yang didasarkan pada hasil penelitian tentang Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakult...
-
Hak atas tanah dapat beralih dengan cara pewarisan melalui hibah wasiat. Dalam peralihan hak atas tanah harus dilakukan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum. Terdapat ketidaksesuaian pener...
-
Berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (1) PP No. 37 Tahun 1998, bahwa akta PPAT mempunyai dua fungsi yaitu sebagai alat bukti perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan sebagai alat p...
-
Penunjukan Desa Pakraman sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/kep-19.2/x/2017 DownloadPada tanggal 23 oktober 2017 ditetapkan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Tentang Penunjukan Desa Pakraman Sebagai Subyek Hak Pemilika...
-
Kedudukan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Seumur Hidup yang Dibuat oleh Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2785k/pdt/2011) DownloadUUPA tidak mengatur tentang jangka waktu pemberian hak sewa untuk bangunan. Jangka waktu pemberian hak sewa untuk bangunan hanya didasari oleh kesepakatan pihak pemberi sewa dengan pihak penyewa. Meru...
-
Adaptasi Doktrin Promissory Estoppel dalam Penyelesaian Ganti Rugi pada Tahap PRA Kontrak pada Hukum Kontrak di Indonesia DownloadTahap pra kontraktual adalah merupakan tahap awal dari sebuah Perundingan antara para pihak yang membuat. Dalam tahap ini bias disebut juga tahap negosiasi atau Perundingan atau kesepahaman awal sebel...
-
Pengaturan Penggunaan Surat Order dalam Proses Pengikatan Agunan Kredit Berupa Hak Tanggungan DownloadProses pemberian kredit sampai pendaftaran Hak Tanggungan diawali dengan pembuatan Surat Order oleh bank yang diberikan kepada Notaris. Surat order dibuat untuk mengakomodir proses pemberian kredit ke...
-
Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Studi di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali DownloadKorupsi sebagai tindak pidana merugikan keuangan negara, masyarakat dan orang-perorangan, tergolong white collar crime merupakan musuh utama Bangsa Indonesia selain kejahatan narkotika, dan terorisme....
-
Pengaturan Jangka Waktu Kepemilikan Rumah Tunggal oleh Orang Asing di Atas Tanah Hak Pakai Atas Hak Milik DownloadJangka waktu orang asing untuk dapat memiliki rumah tunggal di atas tanah hak pakai atas hak milik berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 bertentangan dengan jangka waktu yang d...
-
Pengaturan Tentang Pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Bphtb) Atas Hibah Wasiat DownloadBea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah jenis pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah yang diatur dalam UU No.28 Tahun 2009. Untuk melakukan pemungutan pajak BPHTB, pemerintah...
-
Keberadaan Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJNP mengenai kewenangan Notaris membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan telah memunculkan berbagai macam penafsiran. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU...
-
Untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, masyarakat kini dapat dengan mudah memanfaatkan fasilitas kredit dari berbagai lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non bank. P...
-
Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah yang diberikan kewenangan menjalankan sebagian tugas negara yaitu menerbitkan alat bukti tertulis berupa akta autentik, di mana notaris memperoleh...
-
Penataan Kepemilikan Tanah Pertanian secara Absentee melalui Program Kartu Tanda Penduduk Eletronik (Ktp-el) DownloadPasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1964 menyatakan adanya larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee. Dalam prakteknya, kepemi...
-
Dalam era globalisasi seperti saat ini dimana pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkembang pesat, menuntut manusia untuk memenuhi segala macam kebutuhan hidupnya. Adapun yang ingin berusaha dapat me...
-
One of the non-bank financial institutions in Indonesia, especially in Bali is the Village Credit Institutions (LPD). As a non-bank financial institutions, the different LPD system implemented by the ...
-
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya DownloadArticle 65 of the Law Number 2 of 2014 on the Amendment of Law Number 30 Year 2004 concerning the Notary Position states that: "Notary, Substitute Notary, Substitute Special Notary and the Acting Nota...
-
Fiduciary security institutions are regulated through legislation, Act No. 42 of 1999. This law governs the obligation of the registration of fiduciary security in order to provide legal certainty to ...
Bahasa Indonesia
English