Acta Comitas
Journal published by Udayana University
Acta Comitas
Acta Comitas merupakan jurnal ilmiah yang memuat beberapa artikel pilihan dari Mahasiswa dan Dosen Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana. Artikel tersebut merupakan ringkasan hasil penelitian tesis mahasiswa yang sudah diuji dan dapat dipertahankan oleh mahasiswa dalam sidang ujian dihadapan dewan penguji dan Guru Besar. Selain memuat artikel dari mahasiswa Jurnal Ilmiah ini memuat juga artikel dan ringkasan hasil penelitian dari dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana.
Subjects: Law & Human Rights
Accreditation: Not accredited.
Articles
1–20 of 71 results.
-
Perlindungan Hukum Bagi USAha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penerimaan Bantuan Permodalan dari Perusahaan Modal Ventura dengan Surat Pernyataan Jaminan Kepastian Pencairan (Spjkp) Bilyet Giro Download• April 2018
Bahasa Indonesia
Sanctions against Venture Capital Company when a Venture Capital Company stalling of disbursement of capital assistance whereas the applicant has deposited capital participation, has not been regulate... -
Pengaturan Penggunaan Surat Order dalam Proses Pengikatan Agunan Kredit Berupa Hak Tanggungan Download• April 2018
Bahasa Indonesia
Proses pemberian kredit sampai pendaftaran Hak Tanggungan diawali dengan pembuatan Surat Order oleh bank yang diberikan kepada Notaris. Surat order dibuat untuk mengakomodir proses pemberian kredit ke...
-
• April 2018
Bahasa Indonesia
Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat penting untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik, mengingat seringnya terjadi permasalahan hukum terhadap akt...
-
Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Studi di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali Download• April 2018 Indonesia
Bahasa Indonesia
Korupsi sebagai tindak pidana merugikan keuangan negara, masyarakat dan orang-perorangan, tergolong white collar crime merupakan musuh utama Bangsa Indonesia selain kejahatan narkotika, dan terorisme....
-
Kedudukan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Seumur Hidup yang Dibuat oleh Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2785k/pdt/2011) Download• April 2018 Indonesia
Bahasa Indonesia
UUPA tidak mengatur tentang jangka waktu pemberian hak sewa untuk bangunan. Jangka waktu pemberian hak sewa untuk bangunan hanya didasari oleh kesepakatan pihak pemberi sewa dengan pihak penyewa. Meru...
-
Adaptasi Doktrin Promissory Estoppel dalam Penyelesaian Ganti Rugi pada Tahap PRA Kontrak pada Hukum Kontrak di Indonesia Download• April 2018 Indonesia
English
Tahap pra kontraktual adalah merupakan tahap awal dari sebuah Perundingan antara para pihak yang membuat. Dalam tahap ini bias disebut juga tahap negosiasi atau Perundingan atau kesepahaman awal sebel... -
• April 2018
Bahasa Indonesia
Hak atas tanah dapat beralih dengan cara pewarisan melalui hibah wasiat. Dalam peralihan hak atas tanah harus dilakukan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum. Terdapat ketidaksesuaian pener...
-
• April 2018
Bahasa Indonesia
Untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, masyarakat kini dapat dengan mudah memanfaatkan fasilitas kredit dari berbagai lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non bank. P...
-
Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda untuk Berperilaku Anti Koruptif melalui Pendidikan Anti Korupsi Download• April 2018 Indonesia
Bahasa Indonesia
Artikel ini berjudul Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif melalui Pendidikan Anti Korupsi yang didasarkan pada hasil penelitian tentang Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakult...
-
Penunjukan Desa Pakraman sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/kep-19.2/x/2017 Download• April 2018 Indonesia
Bahasa Indonesia
Pada tanggal 23 oktober 2017 ditetapkan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Tentang Penunjukan Desa Pakraman Sebagai Subyek Hak Pemilika...
-
Pengaturan Tentang Pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Bphtb) Atas Hibah Wasiat Download• April 2018
Bahasa Indonesia
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah jenis pajak pusat yang dialihkan menjadi pajak daerah yang diatur dalam UU No.28 Tahun 2009. Untuk melakukan pemungutan pajak BPHTB, pemerintah...
-
• April 2018
Bahasa Indonesia
Berdasarkan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (1) PP No. 37 Tahun 1998, bahwa akta PPAT mempunyai dua fungsi yaitu sebagai alat bukti perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan sebagai alat p...
-
Pengaturan Jangka Waktu Kepemilikan Rumah Tunggal oleh Orang Asing di Atas Tanah Hak Pakai Atas Hak Milik Download• April 2018 Indonesia
Bahasa Indonesia
Jangka waktu orang asing untuk dapat memiliki rumah tunggal di atas tanah hak pakai atas hak milik berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 bertentangan dengan jangka waktu yang d...
-
• April 2018
Bahasa Indonesia
Keberadaan Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJNP mengenai kewenangan Notaris membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan telah memunculkan berbagai macam penafsiran. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU...
-
Penataan Kepemilikan Tanah Pertanian secara Absentee melalui Program Kartu Tanda Penduduk Eletronik (Ktp-el) Download• April 2018
Bahasa Indonesia
Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1964 menyatakan adanya larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee. Dalam prakteknya, kepemi...
-
• April 2018
English
Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah yang diberikan kewenangan menjalankan sebagian tugas negara yaitu menerbitkan alat bukti tertulis berupa akta autentik, di mana notaris memperoleh...
-
• August 2017
Bahasa Indonesia
Dalam era globalisasi seperti saat ini dimana pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkembang pesat, menuntut manusia untuk memenuhi segala macam kebutuhan hidupnya. Adapun yang ingin berusaha dapat me...
-
• August 2017 Indonesia
English
Fiduciary security institutions are regulated through legislation, Act No. 42 of 1999. This law governs the obligation of the registration of fiduciary security in order to provide legal certainty to ...
-
• August 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
One of the non-bank financial institutions in Indonesia, especially in Bali is the Village Credit Institutions (LPD). As a non-bank financial institutions, the different LPD system implemented by the ...
-
• August 2017 Indonesia
English
There are many business activities in the tourism industries in Indonesia. One of them is the provision of services, specifically in Bali. The tourists, who are traveled to Bali, have a desire to inve...