Recently Published
Journal article

Pemberian Wasiat Wajibah Atas Harta Warisan Kepada Ahli Waris Non-Muslim Menurut Kompilasi Hukum Islam

Journal article

Akibat Hukum Akta Autentik yang Dibacakan oleh Pegawai Notaris Kepada Para Pihak

Journal article

Pemberian Wasiat Wajibah Atas Harta Warisan Kepada Ahli Waris Non-Muslim Menurut Kompilasi Hukum Islam

Journal article

Akibat Hukum Akta Autentik yang Dibacakan oleh Pegawai Notaris Kepada Para Pihak

Most Viewed
Journal article

Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda untuk Berperilaku Anti Koruptif melalui Pendidikan Anti Korupsi

Artikel ini berjudul Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif melalui Pendidikan Anti Korupsi yang didasarkan pada hasil penelitian tentang Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana dalam Mengembangkan Perilaku Anti Koruptif pada tahun 2016. Secara garis besar, masalah yang ingin dibahas adalah kesadaran generasi muda akan perannya sebagai agent of change bagi persoalan korupsi di Indonesia dan peran penting pendidikan anti korupsi dalam menumbuhkan kesadaran hukum generasi muda. Metode yang dipergunakan dalam penelitian tersebut adalah metode empiris dengan menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan konsep serta disajikan secara deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut adalah generasi muda memiliki cukup pengetahuan tentang korupsi, bentuk-bentuk korupsi serta bentuk-bentuk perilaku anti koruptif. Hanya saja pengetahuan yang cukup itu belum diikuti oleh kehendak untuk berperilaku anti koruptif. Ini artinya ada kelemahan dalam diri generasi muda terkait kesadaran untuk mengembangkan budaya anti koruptif dalam dirinya sehingga dapat disimpulkan bahwa perlu diadakan pendidikan anti korupsi bagi generasi muda agar dapat membantu menumbuhkan kesadaran hukum mereka untuk berperilaku anti koruptif.
Journal article

Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sangat penting untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta autentik, mengingat seringnya terjadi permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuat notaris karena terdapat pihak-pihak yang melakukan kejahatan seperti memberikan surat palsu dan keterangan palsu kedalam akta yang dibuat notaris. Sehingga untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat menjerumuskan notaris terlibat dalam permasalahan hukum, perlu diatur kembali dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentang pedoman dan tuntunan notaris untuk bertindak lebih cermat, teliti dan hati-hati dalam proses pembuatan akta autentik. Ada dua isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini, yakni (1) bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian notaris dalam proses pembuatan akta autentik dan (2) akibat hukum terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan surat palsu dan keterangan palsu. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang beranjak dari adanya  kekaburan norma dalam pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang belum jelas mengatur tentang kewajiban notaris untuk bertindak saksama. Pendekatan penelitian terdiri dari pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian ini disimpulkan, bahwa bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian (prudential principle) yang seharusnya dilakukan notaris dalam proses pembuatan akta yaitu, melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap, memberi tenggang waktu dalam pengerjaan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta, memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta dan melaporkan apabila terjadi indikasi pencucian uang (money laundering) dalam transaksi di notaris, bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian seperti ini sudah seharusnya wajib dilaksanakan notaris agar nantinya  notaris dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum terhadap akta autentik yang dibuatnya dikemudian hari. Akibat hukum perjanjian dalam isi akta notaris yang dibuat berdasarkan surat palsu dan keterangan palsu sesuai Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1335 KUHPerdata yaitu suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang palsu adalah batal demi hukum (nitiegbaarheid) dan akta yang dibuat kekuatan pembuktiannya terdegradasi dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan, akan tetapi tentang kebenaran formal yang terdapat dalam kepala dan penutup akta tersebut tetap mengikat para pihak yang membuatnya.   Kata kunci : Prinsip Kehati-hatian Notaris, Akibat Hukum, Surat Palsu.
Journal article

Pengaturan Tentang Pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Bphtb) Atas Hibah Wasiat

Journal article

Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Wasiat Oleh Pelaksana Wasiat

Journal article

Pengaturan Tentang Pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Bphtb) Atas Hibah Wasiat

Journal article

Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Wasiat Oleh Pelaksana Wasiat

Journal article

Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Studi di Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali

Journal article

Kedudukan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang Notariil dalam Pemberian Kredit Perbankan

Journal article

Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit di Bawah Tangan pada Bank Perkreditan Rakyat

Suggested For You
Journal article

Legalitas Kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam Penerapan Prinsip Competence-Competence

According to the doctrine of the principle of competence-competence, the arbitration board has jurisdiction to declare itself whether he has the authority to hear and decide on arbitration disputes. What is meant by the determination of jurisdiction is related to the validity of the arbitration clause and the validity of an agreement. The arbitral tribunal has the authority to evaluate or determine the validity of the arbitration agreement or the validity of the arbitration clause if the parties dispute the matter. The principle of competence-competence is one of the principles regarding the jurisdiction of this arbitration board that has been generally and widely accepted as a principle doctrine in International trade arbitration. This principle is one of the principles regarding the jurisdiction of arbitration board that have been widely accepted and generally as a principle in International commercial arbitration. The legal problems in this research relate to the norm vacancies regarding the competence-competence principle in Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution (hereinafter abbreviated as AAPS Law).Solving research problems using normative legal methods with a legal approach, cases, and analysis of legal concepts. The results of this reseach that (1) The Indonesian National Arbitration Board has been regulated in article 1 point 8 of the Arbitrtion Law and Alternative Dispute Resolution juncto article 31. (2) The provisions of article 18 paragraph 1 of the rules of the Indonesian National Arbitration Board can be used as the legality of authority in determining the validity of the arbitration agreement, if the agreement of the parties “ is not null and void” or is considered to have never existed in its entirety. Menurut doktrin prinsip comptence-competence, arbitrase mempunyai jurisdiksi didalam menyatakan sendiri apakah arbitrase tersebut mempunyai kewenangan untuk mendengarkan dan memutuskan sengketa arbitrase. Penentuan kewenangan arbitrase terkait dengan keabsahan suatu klausul arbitrase maupun perjanjian arbitrase apabila mereka yang membuat perjanjian mempersoalkan mengenai hal itu.Doktrin prinip competence-competence ini merupakan satu dari sekian prinsip mengenai jurisdiksi arbitrase. Doktrin prinsip ini telah dikenal luas sebagai doktrin prinsip dalam arbitrase perdagangan Internasional. Permasalahan hukumnya berkaitan dengan adanya kekosongan norma hukum mengenai prinsip competence-competence dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU AAPS). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, kasus dan analisa konsep hukum. Hasil dari penelitian ini bahwa (1) BANI telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU AAPS juncto Pasal 31. (2) Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan BANI dapat dijadikan landasan legalitas kewenangan BANI dalam menentukan keabsahan perjanjian arbitarse, apabila perjanjian para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase tidak “batal demi hukum” atau dianggap tidak pernah ada secara keseluruhan.
Journal article

Kedudukan Hukum Akta Ppat Setelah Terbitnya Sertipikat Karena Peralihan Hak Atas Tanah

Journal article

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk Mengatur dan Mengawasi Lembaga Perkreditan Desa di Bali

Journal article

Kedudukan Hukum Akta Ppat Setelah Terbitnya Sertipikat Karena Peralihan Hak Atas Tanah

Journal article

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk Mengatur dan Mengawasi Lembaga Perkreditan Desa di Bali

Read more articles