Recently Published
Most Viewed
UP Review Kebijakan Tentang Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Terpencil Perbatasan Image
Journal article

UP Review Kebijakan Tentang Pelayanan Kesehatan Puskesmas di Daerah Terpencil Perbatasan

Latar belakang: Dalam rangka meningkatkan jangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan, telah disusunrencana aksi dan rencana pengembangan. Salah satu strategi Kementerian Kesehatan RI., 2010 adalah meningkatkanakses masyarakat Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.Metode: kajian kebijakan tentang pelayanan kesehatan puskesmas di daerah terpencil perbatasan, juga dilakukan telaahdokumen/kebijakan, literatur review, serta telaah data primer dan sekunder. Tujuan dari kajian kebijakan tentang pelayanankesehatan puskesmas di daerah terpencil perbatasan adalah untuk memperoleh strategi dan opsi kebijakan terkait pelayanankesehatan di daerah terpencil perbatasan. Hasil: Isu Kebijakan: Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)memiliki topografi yang ekstrem; Peran infrastruktur merupakan salah satu komponen fi sik penting bagi wilayah perbatasan.Sebab, terdapat korelasi yang signifi kan antara kondisi infrastruktur dengan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan jugakesejahteraan masyarakat di perbatasan; serta ketersediaan pelayanan kesehatan dan sarana pendukungnya di DaerahTertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) masih rendah. Opsi Kebijakan: Pemenuhan ketersediaan sarana danprasarana pelayanan kesehatan dasar di Daerah Terpencil Perbatasan (DTP) sesuai topografi ; Pemenuhan ketersediaantransportasi untuk rujukan di DTP sesuai topografi ; Pengembangan infrastruktur yang sistematis, konsisten dan terarah,akan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Kesimpulan: Ketersediaan sarana dan prasaranaserta pola pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya di daerah perbatasan belum optimal, petugas puskesmas di daerah perbatasan khususnya dokter dan paramedis belum menerima reward yang sesuai. Rekomendasi: Pemenuhansarana dan prasarana pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya di Daerah Terpencil Perbatasan dan polapelayanan prima minimal sejajar dengan pelayanan kesehatan negara tetangga; Pertukaran petugas puskesmas terdekatantar negara secara berkala untuk menindaklanjuti International Health Regulation (IHR); Ketersediaan transportasi untukrujukan di Daerah Terpencil Perbatasan.
Faktor\u002Dfaktor yang Berhubungan dengan Pola Kematian pada Penyakit Degeneratif di Indonesia Image
Journal article

Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pola Kematian pada Penyakit Degeneratif di Indonesia

Background: Epidemiology transition caused the movement of pattern disease and it increase degenerative disease in Indonesia. Degenerative disease was non infectious disease, naturally chronic and decreasing of body function because the aging process. The result was health sector bear double load, infection disease besides degenerative diseases. Methods: The research have purpose to asses the factors that related with the pattern of mortality caused by degenerative diseases, that are ENMD (Endocrin, nutritional, and metabolic disease) and DCS (Disease of Circulatory System). The age of respondent was more than 15 years, analyzed by regression, based on data of Riskesdas 2007 (Indonesia Research Health Baseline 2007). Results: The result shows that population with poor and middle economy level has more risk than rich economy level to suffering ENDM and DCS. Moreover the population age 45–54 has more risk to suffering ENDM and DCS that age ≥ 55.
Suggested For You
Perbedaan Penggunaan Standar Baru Antropometri WHO\u002D2006 terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Penilaian Status Gizi pada Tenaga Gizi Pelaksana di Kota Banda Aceh Tahun 2009 Image
Journal article

Perbedaan Penggunaan Standar Baru Antropometri WHO-2006 terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Penilaian Status Gizi pada Tenaga Gizi Pelaksana di Kota Banda Aceh Tahun 2009

Latar belakang: Pada tahun 2003, WHO merumuskan konsep Multicenter Growth References Study (MGRS) yang dilakukan di 6 negara dengan jumlah sampel yang diambil sebanyak 8440 anak hidup di lingkungan sehat yang memungkinkan tumbuh sesuai potensi genetik. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan secara serentak di 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2007 dalam penilaian status gizi Balita telah mengacu pada WHO 2006. Secara keseluruhan Provinsi NAD termasuk ke dalam 10 besar yang mempunyai masalah gizi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan standar baru antropometri 2006 terhadap peningkatan pengetahuan dan penilaian status gizi pada Tenaga GiziPelaksana (TGP) di Kota Banda Aceh tahun 2009. Metode: Rancangan penelitian ini merupakan metode analitik eksploratif dengan pendekatan Quasi Experimental Design, yang dilakukan pada 70 TGP dan dibagi ke dalam dua kelompok. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan Independent T-Test dan DependentT-Test pada CI: 95%. Hasil: Hasil analisis Independent T-Test menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pengetahuan (p = 0,000), sikap (p = 0,004), perilaku (p = 0,005) dan peningkatan PSG (p = 0,031) antara post test pada kelompok ceramah disertai diskusi dengan ceramah disertai praktik. Sedangkan hasil analisis Dependent T-Test menunjukkan adanya peningkatan yang signifi kan dari pre tes ke post tes terhadap kedua kelompok pada TGP dalam wilayah kerja Kota Banda Aceh. Kesimpulan: Metode ceramah disertai praktik dan metode ceramah disertai diskusi dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku dan penilaian status gizi oleh TGP, pendidikan kesehatan penilaian status gizimenggunakan standar antropometri baru WHO-2006 dengan metode ceramah disertai praktik lebih efektif dibandingkan metode ceramah disertai diskusi, dan ada pengaruh yang signifi kan penggunaan standar antropometri baru WHO-2006 terhadap peningkatan pengetahuan, sikap, perilaku dan penilaian status gizi pada Tenaga Gizi Pelaksana di Kota BandaAceh tahun 2009. Saran: Meningkatkan pemerataan program Penilaian Status Gizi (PSG), untuk meningkatkan derajatkesehatan dan status gizi Balita agar lebih optimal, dengan tetap melibatkan profesi gizi dalam pelaksanaan programPSG, dan menggunakan metode ceramah disertai praktik dalam memberikan pendidikan/penyuluhan kepada TGP danselanjutnya ke kader-kader yang berada di wilayah kerja masing-masing, karena hal ini dapat meningkatkan pengetahuan,sikap dan perilaku tenaga pelaksana gizi dalam meningkatkan penilaian status gizi
Peningkatan Informasi Tentang Kb: Hak Kesehatan Reproduksi yang Perlu Diperhatikan oleh Program Pelayanan Keluarga Berencana Image
Journal article

Peningkatan Informasi Tentang Kb: Hak Kesehatan Reproduksi yang Perlu Diperhatikan oleh Program Pelayanan Keluarga Berencana

Gambaran Penyebab Kematian Kanker di 15 Kabupaten/kota di Indonesia 2011 Image
Journal article

Gambaran Penyebab Kematian Kanker di 15 Kabupaten/kota di Indonesia 2011

Analisis Faktor Internal Dan Eksternal Yang Terkait Dengan Model Pelayanan Prima Di Apotek Image
Journal article

Analisis Faktor Internal Dan Eksternal Yang Terkait Dengan Model Pelayanan Prima Di Apotek

Analisis Implementasi Kebijakan Jampersal di Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Image
Journal article

Analisis Implementasi Kebijakan Jampersal di Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

Peningkatan Informasi Tentang Kb: Hak Kesehatan Reproduksi yang Perlu Diperhatikan oleh Program Pelayanan Keluarga Berencana Image
Peningkatan Informasi Tentang Kb: Hak Kesehatan Reproduksi yang Perlu Diperhatikan oleh Program Pelayanan Keluarga Berencana Image
Journal article

Peningkatan Informasi Tentang Kb: Hak Kesehatan Reproduksi yang Perlu Diperhatikan oleh Program Pelayanan Keluarga Berencana

Gambaran Penyebab Kematian Kanker di 15 Kabupaten/kota di Indonesia 2011 Image
Gambaran Penyebab Kematian Kanker di 15 Kabupaten/kota di Indonesia 2011 Image
Journal article

Gambaran Penyebab Kematian Kanker di 15 Kabupaten/kota di Indonesia 2011

Analisis Faktor Internal Dan Eksternal Yang Terkait Dengan Model Pelayanan Prima Di Apotek Image
Analisis Faktor Internal Dan Eksternal Yang Terkait Dengan Model Pelayanan Prima Di Apotek Image
Journal article

Analisis Faktor Internal Dan Eksternal Yang Terkait Dengan Model Pelayanan Prima Di Apotek

Analisis Implementasi Kebijakan Jampersal di Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Image
Analisis Implementasi Kebijakan Jampersal di Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang Image
Journal article

Analisis Implementasi Kebijakan Jampersal di Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang

Read more articles