Diversi
Journal published by Universitas Islam Kadiri Kediri
Diversi
Diversi is a periodic scientific journal published by the Faculty of Law of the Islamic University of Kadiri (UNISKA) Kediri in 2015. The purpose is to be an effective means of improving the research culture for academics or legal practitioners in accordance with national quality standards. Diversi is routinely published twice in one year, namely in April and December. Diversi focuses on the study of legal issues in Indonesia and internationally covering key issues in Civil Law, Criminal Law, Civil Procedure, Criminal Procedure Law, Trade Law, Law and Human Rights, Constitutional Law, Internat... see more
Subjects: Law & Human Rights
Accreditation: Certified Local Journal (Grade 4) by Ristekdikti.
Articles
1–20 of 46 results.
-
• 2018
Bahasa Indonesia
Kedudukan hukum terhadap penggunaan suatu pasal, berkaitan erat dengan eksistensi tentang dapat tidaknya suatu pasal tersebut bisa diterapkan. Tidak terkecuali terhadap kejahatan terhadap perkawinan b... -
• 2018
Bahasa Indonesia
Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Disamping tugas dan wewenang Notaris sebagai pejabat umum,...
-
• 2018 Indonesia
Bahasa Indonesia
Saat ini perbankan sudah mengandalkan terknologi informasi dalam kegiatannya yaitu berupa e-banking. E-banking merupakan layanan bagi nasabah bank untuk melakukan transaksi perbankan melalui media ele...
-
• 2018 Indonesia
Bahasa Indonesia
Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan dan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM). Mendapatkan bantuan hukum bagi ...
-
Tinjauan Antropologi Hukum Islam terhadap Praktik Ijab-Kabul dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Terapung Banjarmasin Download• 2018
Bahasa Indonesia
Pasar Terapung Banjarmasin memiliki sebuah budaya yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain pada umumnya dalam pelaksanaan ijab-qabul akad jual beli. Di Pasar Terapung para pihak yang melakukan pra...
-
• 2018 Indonesia
Bahasa Indonesia
Perkembangan era modern dan globalisasi menimbulkan interaksi sosial yang beraneka ragam. Interaksi tersebut bisa menimbulkan free sex hingga pelaku memilih melakukan perkawinan siri untuk menutup aib...
-
Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Berdasarkan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri) Download• 2018
Bahasa Indonesia
Studi ini membahas tentang pelaksanaan lelang barang rampasan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Kediri). Permasalahan ini dilatarbelakangi pelaksan...
-
Analisis Pengaturan Standardisasi Produk di Indonesia Ditinjau dari Ketentuan Technical Barriers To Trade (TBT) Agreement Download• 2018 Indonesia
Bahasa Indonesia
Indonesia sebagai negara anggota World Trade Organization terikat untuk tunduk pada persetujuan-persetujuan multilateral terkait perdagangan Internasional termasuk tentang Technical Barriers to Trade ...
-
• 2018 Indonesia
Bahasa Indonesia
Sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang b...
-
Keududukan Hukum Para Pihak dalam Sengketa Tanah dan Bangunan Benteng Pendem Ngawi-Ex Knil Belanda Download• 2018 Indonesia
Bahasa Indonesia
Penelitian ini dilatarbelakangi sengketa tanah dan bangunan Benteng Pendem Ngawi di Kabupaten Ngawi yang sekarang menjadi polemik beberapa pihak yang mengklaim lebih layak untuk mengusai tanah tersebu...
-
Kajian Yuridis terhadap Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Positif Legislator Atas Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Penambahan Objek Penetapan Status Tersangka dalam Praperadilan Download• 2017
Bahasa Indonesia
Salah satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi Adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau yang biasa di sebut dengan judicial review Mahkamah Konstitusi dalam melalukan...
-
Studi Komparasi Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Delik Perdagangan Orang Ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Download• 2017
Bahasa Indonesia
Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan manusia merupakan tanggung jawab Negara, pemerintah daerah beserta seluruh komponen masyarakat. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif d...
-
Analisa Yuridis Putusan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2007/Pn.Psb Tentang Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Polri Download• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Pemberitaan tentang polisi yang melakukan penembakan sering menjadi perhatian publik, terlebih terhadap polisi yang salah tembak. Tidak sedikit polisi yang kemudian diperiksa, ditindak dan diajukan ke...
-
Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Download• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Prinsip mengenal nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank merupakan sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi tindak kejahatan pencucian uang (money laundering). Penerapan prinsip mengenal nasabah da...
-
Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Hibah Orang Tua terhadap Anak Ditarik Kembali (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur) Download• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Hibah ialah suatu pemberian benda yang diberikan dengan sukarela dari seseorang kepada orang lain, pada Kenyataannya seringkali terjadi kasus penarikan hibah. Sebenarnya hibah yang telah diberikan tid...
-
Penerapan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis terhadap Perlindungan Anak Jalanan Download• 2017
Bahasa Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dan kendala dalam penerapan Peraturan Daer...
-
Pencabutan Hak Politik terhadap Koruptor Ditinjau dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung No.285 K/Pid.Sus/2015) Download• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Sejak bergulirnya reformasi, isu pemberantasan korupsi selalu menjadi tema sentral dalam penegakan hukum di Indonesia. korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat ...
-
Implementasi Perdamaian (Ash-Shulhu) melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Kediri terhadap Perkara Perceraian Download• 2017 Indonesia
Bahasa Indonesia
Peradilan Agama telah berfungsi sebagai layaknya lembaga peradilan pada umumnya di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia Mahkamah Agung dituntut mem...
-
Kajian Yuridis Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai Syarat Batal dalam Perjanjian Kredit Perbankan Download• 2017
Bahasa Indonesia
Banks in the redit agreement use more standardized credit agreements, the use of standard contracts in the banking credit agreement is based on 2 (two) things, (1) The existence of unbalanced position...
-
Kajian Yuridis Tentang Kekuatan Pembuktian Pendapat Ahli dalam Proses Pemeriksaan Pidana (Studi Putusan Nomor : 863 / Pid. B / 2015 / PN Dps) Download• 2017
Bahasa Indonesia
Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan terhadap seseorang merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana. Berkaitan dengan pembuktian maka saksi adalah or...