Recently Published
Most Viewed
Journal article

Peran Pemerintah Daerah sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator dalam Pemberdayaan Petani Kakao di Kabupaten Luwu Utara

Peran pemerintah adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksankan tugas, wewenang dan kewajibannya, dalam hal ini adalah segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, Fasilitator dan katalisator dalam pemberdayaan petani kakao di Kabupaten Luwu Utara. Metode penelitian yang digunaka adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi untuk menganalisis datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan petani kakao di Kabupaten Luwu Utara ada dalam kategori cukup baik, dimana dalam indikator regulator, mencakup peran pemerintah dalam membuat kebijakan, memfasilitasi kebutuhan kelompok tani kakao, meningkatkan produktivitas petani, mengatasi masalah petani kakao, dan meningkatkan mutu dan kualitas perkebunan kakao, dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dengan presentase rata-rata 64,99%. Peran pemerintah sebagai Dinamisator berkaitan dengan peran pemerintah sebagai penggerak, meningkatkan kapasitas pemberdayaan petani kakao, meningkatkan inovasi dan pemanfaat teknologi, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan perkebunan, meningkatkan konsep pemberdayaan yang partisipatif, dan sebagai agen mempercepat Perubahan, dapat dikatakan baik dengan presentase rata-rata 62,83%. Peran pemerintah sebagai Fasilitator, menyediakan sarana dan prasarana, menyediakan modal, penyediaan pendidikan dan pelatihan, penyediaan penyuluhan dan pendampingan, dan peran pemerintah dalam memberikan keterampilan secara teknis, dapat dikatakan cukup baik, dengan presentase rata-rata 52,69%. Peran pemerintah sebagai Katalisator, merespon berbagai keluhan petani kakao, melakukan kordinasi, kemampuan penyuluh dan kinerja yang harus lebih ditingkatkan dan pemasaran hasil pertanian harus dipermudah agar petani kakao dapat menjual hasil pertaniannya. Peran pemerintah sebagai katalisator di Kecamatan Sabbang dikatakan cukup baik dengan jumlah presentase rata-rata 52,89%.
Journal article

Distorsi dalam Pelaksanaan Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan asas penyelenggaraan Pemerintah daerah yang baik telah mengalami beberapa perbaikan-perbaikan, terakhir adalah Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 dimana dalam Pasal 58 menjelaslaskan ada 10 asas penyelenggaraan pemerintahan, tentu hal ini bertujuan untuk mensejahtrakan masyarakan secara adil dan merata sesuai dengan cita-cita otonomi daerah. Namun dalam pengimplementasianya masih terdapat banyak distorsi-distorsi sehingga perlu segera di refomasi dari segi Kelembagaan danTatalaksana, Sumber daya manusia dan Personalia, sampai dengan Akntabilitas dan Pelayanan publik sehingga dapat mewujutkan pemerintahan yang baik.
Suggested For You
Journal article

Efektivitas Prosedur Rekrutmen Pegawai Tidak Tetap Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur Efektivitas Prosedur Penerimaan Pegawai Tidak Tetap Kebersihan Kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi Penelitian adalah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, serta obeservasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive Model yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator penilaian efektivitas yang digunakan adalah kemampuan menyesuaikan, produktifitas dan kepuasan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Prosedur Rekrutmen Pegawai Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo terdiri dari dua tahap yaitu pengumpulan berkas dan tes wawancara. Pada tahap pengumpulan berkas calon pegawai harus melampirkan berkas yang diminta seperti KTP, Kartu Keluarga, Pas Foto dan Surat Lamaran. Pada tahap wawancara yang menjadi penilaian adalah faktor umur, minat kerja, serta mampu berkomitmen untuk ketepatan waktu dan memiliki integritas.
Read more articles
Take the red pill. Enhance your publishing experience.
This academic journal is powered by Neliti, a free website builder for academic content providers. Migrate your repository, journal or conference to Neliti now and discover a world of publishing opportunities. Migrate Now right-arrow-icon