Recently Published
Journal article

Reaksi Pasar Saham Perusahaan Farmasi Sebelum dan Sesudah Covid-19 di Indonesia

Journal article

Implementasi Kebijakan Akuntasi Pemerintah dalam Manajemen Aset Tetap Satuan Kerja

Journal article

Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Solvabilitas terhadap Opini Audit Going Concern

Journal article

Reaksi Pasar Saham Perusahaan Farmasi Sebelum dan Sesudah Covid-19 di Indonesia

Journal article

Implementasi Kebijakan Akuntasi Pemerintah dalam Manajemen Aset Tetap Satuan Kerja

Journal article

Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Solvabilitas terhadap Opini Audit Going Concern

Most Viewed
Journal article

Pengungkapan Pendapatan Non-halal : PSAK 109 Vs Praktik

  Abstract In carrying out its activities, Sharia Banks can not be separated by non-halal fund. The disclosure of non-halal fund becoming urgent because Sharia Banks have an obligation to present sharia compliant financial statement based on sharia principle and sharia accounting standard no. 109. The research was purposed to find out the conformity of non-halal fund disclosure among sharia accounting standard no. 109 and Sharia Banks financial statement. The result showed that all of Sharia Banks that observed on the year of 2015-2017 had disclosed its non-halal fund in financial statement according to sharia accounting standard no. 109. Though, there was a deficiency information about the detail amount of each transactions. Keywords : Sharia Banks, Disclosure, Non-Halal Fund   Abstrak Perbankan syariah dalam aktivitas bisnisnya terkadang tidak terlepas dari kegiatan yang menghasilkan penerimaan non-halal. Pengungkapan dana non-halal menjadi penting mengingat bahwa bank syariah harus menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan PSAK 109. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kesesuaian pengungkapan pendapatan non-halal antara PSAK 109 dengan praktik pengungkapan pada laporan keuangan bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua bank umum syariah selama tahun 2015-2017 telah mengungkapkan pendapatan non-halal dalam laporan keuangannya baik itu jumlah dana maupun penjelasannya dalam laporan keuangan. Walaupun belum ditemukan secara rinci jumlah per item transaksi. Namun, secara umum bank syariah telah mengungkapkan pendapatan non-halal sesuai dengan PSAK 109. Kata Kunci : Bank Syariah, Pengungkapan, Pendapatan Non-Halal   
Journal article

Penerapan Informasi Akuntansi pada UMKM di Kecamatan Sekarbela Kota Mataram

This study aims to examine the understanding of SMEs actors on accounting information and to know empirically the application of information for small and medium enterprises (MSMEs) in Sekarbela Subdistrict. This research used descriptive approach by interview and survey method. Data collection was done by distributing questionnaires to respondents. The sample of this research is food business MSMEs in Sekarbela Sub district with total of 68 UMKM. However, from 68 MSME samples only 50 samples can be processed. The data is processed by using the frequency distribution then made the average analysis and proportion. The results showed that MSMEs in Sekarbela Subdistrict have applied accounting information although in a simple form. Accounting information most widely applied is the purchase record with the number of 27 respondents or 54% and cash records 28 respondents or 56%. Then MSMEs in Sekarbela Subdistrict have used accounting information, the most widely used is the type of goods sold based on profit or profit of each type of goods with the number of 28 respondents or 56%. Furthermore, MSME also need operational information record about the number of goods sold per day with the number of 31 respondents or 62% and types of goods sold per day with the number of 31 respondents or 62%, records management information that is the production cost report with the number of 32 respondents or 64% financial information is the amount of profit each day with the number 46 respondents or 92%
Journal article

Dampak Nilai Final terhadap Kinerja Dosen dalam Perspektif Mahasiswa Akuntansi

Journal article

Strategi Contextual Teaching and Learning Pengelolaan Keuangan Berbasis Tri Hita Karana Dan Catur Purusa Artha Melalui Program Kerja Sekaa

Journal article

Pengaruh Sifat Kepribadian Locus Of Control dan Self-efficacy pada Pemahaman Akuntansi

Suggested For You
Journal article

Analisis Variasi dan Tingkat Akurasi Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 23 di Kota Mataram

Pajak penghasilan (PPh) pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Aturan mengenai PPh Pasal 23 ini seringkali mengalami Perubahan. Dharma (2007:1) menyatakan bahwa seiiring dengan perkembangan USAha, Direktur Jenderal Pajak melakukan Perubahan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ/2002 tentang Jenis Jasa lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dengan telah dikeluarkannya 1 (satu) Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan 2 (dua) Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Netto PPh.Pasal 23 yang  mempunyai  masa  berlaku  yang berbeda, disamping itu perbedaan paling menonjol dari ketiga peraturan tersebut  adalah  masalah  perkiraan  penghasilan  netto  dan  pengaturan mengenai obyek penyerahan yang harus dipotong PPh. Pasal 23.  Apabila fiskus maupun wajib pajak kurang cermat, maka dampaknya  akan mempengaruhi hak dan kewajibannya dibindang perpajakan. Kekhawatiran yang dinyatakan oleh Dharma tersebut tentunya berlaku juga untuk wilayah Kota Mataram, mengingat Kota Mataram berada di wilayah propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan propinsi dengan peringkat ke 27 dari 34 propinsi di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana cara fiskus maupun wajib pajak menghitung PPh.Pasal 23 tersebut. Selain itu penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa akurat perhitungan yang dilakukan untuk PPh Pasal 23 tersebut. Penelitian ini merupakan Penelitian Deskriptif dengan menggunakan studi pustaka, yaitu menganalisa data yang sudah tertuang pada Laporan PKL Mahasiswa Prodi  DIII  Perpajakan  FEB  Unram. Dan hasil penelitian ini menggambarkan bahwa variasi perhitungan PPh Pasal 23 yang terdappat di Kota Mataram menggunakan tarif terbaru yaitu 2% dan 15% dikalikan dengan penghasilan Bruto. Tidak ditemukan pada sampel bahwa  masih  ada  Perusahaan  maupun  instansi  yang  masih  menggunakan tarif  yang  lama  seperti  yang  dilaporkan  pada  salah  satu Laporan  PKL mahasiswa Prodi D-III Perpajakan FEB Unram. Adapun kesalahan tersebut murni bersumber dari mahasiswa yang masih kurang memahami mengenai perhitungan PPh Pasal 23 tersebut
Read more articles