Jurnal Hukum Prioris
Journal published by Trisakti University
Jurnal Hukum Prioris
Jurnal Hukum Prioris diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti sebagai salah satu sistem komunikasi ilmiah yang bertujuan untuk mendorong, menumbuhkan iklim kecendekiawanan serta mempublikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah baik di fakultas Hukum Universitas Trisakti dan masyarakat hukum pada umumnya. Selain itu berkontribusi melalui ide atau pemikiran alternatif yang berkenaan dengan perkembangan ilmu hukum dan penerapannya serta mendiseminasikan, mendokumentasikan gagasan-gagasan alternatif dari masyarakat ilmiah tentang pembaruan hukum di Indonesia.
Subjects: Law & Human Rights
Accreditation: Not accredited.
Articles
1–20 of 87 results.
-
Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Di ZEE Indonesia DownloadSebagaimana diketahui bahwa Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak tanggal 16 November 1996 UNCLOS 1982 tersebut telah berlaku, yaitu setelah setahun ...
-
An act which taken by directors of perseroan terbatas (Indonesia company limited by share) beyond the power of the perseron terbatas or outside its object clause as defined in its memorandum of articl...
-
Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti (PUP) dalam Tindak Pidana Korupsi (TPK), sebetulnya berstelsel sebagai Pidana Tambahan yang berkarakter fakultatif terhadap pidana pokok. Meskipun sebagai be...
-
Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di DKI Jakarta DownloadSengketa konsumen merupakan salah satu hal yang perlu diresponi secara pro-aktif mengingat perkembangan bidang perindustrian dan perdagangan secara nasional maupun dalam skopa kawasan ASEAN. Mediasi m...
-
Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi DownloadAset negara yang dikorupsi tidak saja merugikan negara secara sempit, tetapi juga merugikan negara beserta rakyatnya. Pendekatan formal prosedural melalui hukum acara pidana yang berlaku sekarang tern...
-
Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Yang Hukumnya Tidak Ada Atau Hukumnya Tidak Jelas DownloadIn practice, there will be events which were not regulated by was Laws, or even if it was regulated, still unclear or incomplete. Therefore, a Judge is responsible to fulfill the absence of law by cre...
-
Sebuah Kajian Yuridis Tentang Konsep Hak Mengenai Negara (HMN) Berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Dalam Penerapan Pasar Bebas DownloadPasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 berbunyi :"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Konsep in...
-
Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebelum Dan Setelah Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Menuju Pemilihan Berkedaulatan Rakyat DownloadAmandemen UUD 1945 menghasilkan sejumlah design baru format kenegaraan Indonesia. Pertama, Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) secara langsung oleh rakyat, sedangkan ke...
-
Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah: Perspektif Penerapan Sanksi Dan Peraturan Daerah DownloadMasalah-masalah lingkungan akan muncul seiring sejalan dengan tingkat kebutuhan manusia di muka bumi ini dalam berbagai aspeknya, mulai pemenuhan kebutuhan pangannya, sandang, papannya, sampai dengan ...
-
Kepala Keluarga Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia: Tinjauan Perspektif Gender Dalam Hukum Agama, Adat, Dan Hukum Nasional DownloadTalking about the "Head of the Family" as the backbone of the family, in the top of mine definitely a man/ husband. But in fact not all, that because it does little woman/ wife who became the backbon...
-
Regulation of interception or wiretapping activity is always pro-and contra in legislation process or into its application. The human rights-violation and law supremacy issues are often exclaimed as a...
-
Ketidakpastian Hukum Jangka Waktu Penetapan Status Tersangka Dari Proses Penyidikan Sampai Pelimpahan Perkara Ke Persidangan DownloadPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui jangka waktu penetapan status tersangka dari proses penyidikan sampai pelimpahan perkara ke persidangan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini a...
-
Kekuatan alat bukti terhadap putusan pengadilan dalam menyelesaikan perkara pidana sangat penting bagi siapa saja yang menyelesaikan perkara-perkara pidana. Kekuatan alat bukti sangat membantu ...
-
Keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif yang kompleks. Campur tangan hukum pidana dalam tindak pidana anak khususnya dalam penyalahguanan narkoti...
-
Exitance of the assembling impurities presidential government system in the same manneras be determinate by constitution 1945 be started of the unconventional the democracy period that is existence of...
-
Banyaknya para pelaku korupsi yang bebas maupun penjatuhan sanksi/pidana yang tidak tepat dan merupakan cerminan lemahnya upaya penegakan hukum di negeri ini. Bebasnya para terdakwa maupun ketidaktepa...
-
Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Dalam Pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer DownloadPembaruan hukum pidana yang ditempuh melalui kebijakan formulasi dalam Rancangan KUHP (RKUHP) salah satunya pembaruan pada sistem pidana dan pemidanaan dengan menggantikan Pidana Bersyarat dengan P...
-
Kebijakan Hukum Untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UKM Unggulan Indonesia Dalam Rangka ASEN Economic Community DownloadASEAN Economic Community bertujuan untuk mencapai Competitive Economic Region di kawasan ASEAN dengan mengacu pada ASEAN Economic Community Blueprint yang memuat empat pilar utama. Pilar Kedua menging...
-
Fungsi Dan Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dan Penemu Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana DownloadPasal 24 UUD 1945 menempatkan kekuasaan kehakiman merupakan bagian yang terpenting dalam prinsip negara hukum guna mewujudkan suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua ...
-
Pemekaran daerah otonom baru bertujuan agar daerah yang bersangkutan mampu mengembangkan diri secara sosial dan ekonomi sehingga dapat menjadi daerah yang maju dan mandiri. Demikian juga dengan Provin...
Bahasa Indonesia