Recently Published
Most Viewed
Journal article

Akibat Pemutusan Hubungan Diplomatik terhadap Perjanjian Multilateral Para Pihak

Negara-negara dalam mewujudkan kepentingan-kepentingan nasional, salah satunya dapat dilakukan melalui hubungan-hubungan Internasional. Hubungan tersebut umumnya dibangun melalui suatu perjanjian Internasional, baik bilateral maupun multilateral yang mengikat para pihak dari perjanjian tersebut. Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui akibat yang terjadi dari pemutusan hubungan diplomatik terhadap perjanjian multilateral bagi para pihak dalam perjanjian. Hasilnya bahwa pemutusan hubungan diplomatik tidak mengurangi keterikatan para pihak yang memutuskan hubungan diplomatik untuk melaksanakan kewajiban dari perjanjian multilateral tersebut, hanya saja dapat ditangguhkan untuk sementara waktu karena terjadinya Perubahan mendasar di negara pendukung kewajiban Internasional tersebut. Perjanjian multilateral bukan saja berlaku bagi negara pesertanya, akan tetapi berlaku juga bagi negara bukan peserta perjanjian tersebut.
Journal article

Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-hak Anak

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada Kenyataannva kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak
Suggested For You
Journal article

Prediktabilitas Regulasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Di Indonesia

Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia ditetapkan sebagai kewajiban hukum Perusahaan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap pelaksanaan CSR bagi Perusahaan. Namun demikian, meregulasi CSR dalam Perundang-undangan sebagai model ternyata menimbulkan permasalahan. Sejumlah Perundang-undangan mulai dari peraturan pemerintah pusat dan peraturan daerah mengatur CSR dengan pendekatan dan tujuan yang berbeda. Keadaan ini justru menimbulkan ketidakpastian pelaksanaan CSR. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan hukum dalam dunia USAha yang semestinya mewujudkan keadaan yang terprediksi (predictable).
Read more articles