71–80 of 96 results.

• Peran Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Limbah Industri Karet oleh PT Hocklie Rubber Labuhanbatu Download
  Bernat Panjaitan
  description Journal article public Jurnal Ilmiah Advokasi • 2015
  Peranan pemerintah dalam bidang industri khusus yang dihasilkan dari perkebunan, contohnya karet, sangat tidak tambahan lagi untuk kehidupan sosial. Peran pemerintah yang sangat penting dalam perlindu...
• Kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Kuhap) Download
  Nimrot Siahaan
  description Journal article public Jurnal Ilmiah Advokasi • 2015
  Pejabat penyidik pegawai negeri sipil dari lingkungan tertentu sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar kewenangannya, memiliki kedudukan sebagai pejabat penyidik khusus di lingkungan yang diten...
• Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) untuk Menghindarkan Debitur dari Pailit Download
  Elviana Sagala
  description Journal article public Jurnal Ilmiah Advokasi • 2015
  Akibat putusan pailit membawa hukum terhadap Debitor. Pasal 21 UU No.37 tahun 2004 menetapkan semua yang diperoleh selama kepailitan. Membuat Debitor tidak perlu lagi untuk mempertahankan usahanya dan...
• Kedudukan Polluter dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Download
  Risdalina Siregar
  description Journal article public Jurnal Ilmiah Advokasi • 2014
  Dalam permasalahan lingkungan hidup merupakan hubungan timbal Balik antara makhluk hidup dan benda mati, khususnya manusia dan lingkungannya, karena manusia adalah salah satu makhluk hidup yang sangat...
• Analisis Tentang Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Tenaga Kontrak) Ditinjau dari Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi PT. Perkebunan Milano Kebun Marbau) Download
  Indra Kumalasari Munthe
  description Journal article public Jurnal Ilmiah Advokasi • 2014 Indonesia
  Perlindungan hukum yaitu memperlakukan semua orang sama tanpa perbedaan yang didasarkan atas ras, agama, kedudukan sosial dan kekayaan. Hal ini merupakan keadilan yang dijanjikan dalam Pancasila sila ...
• Penyelesaian Perkara Perdata dengan Adanya Tiga Pihak (Intervensi) di Pengadilan Negeri Download
  Abdul Hakim
  description Journal article public Jurnal Ilmiah Advokasi • 2014
  Berperkara dengan tiga pihak menyebabkan salah satu pihak ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu pemeriksaan perkara perdata. Ikut sertanya pihak ketiga atas diri sendiri dalam pemeriksaan sengketa pe...
• Ketentuan-ketentuan dalam Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Download
  Sriono Sriono
  description Journal article public Jurnal Ilmiah Advokasi • 2014
  Perceraian merupakan salah satu putusnya perkawinan. Membuat sebagian besar anak-anak berkencan. Tidak ada masalah pada anak yang dapat menimbulkan perselisihan yang lama dalam proses perceraian. Kare...
• Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 55/pdt.g/2007/pa-rap di Pengadilan Agama Rantauprapat) Download
  Maya Jannah
  description Journal article public Jurnal Ilmiah Advokasi • 2014
  Perceraian merupakan gejala sosial, yaitu suatu gejala yang erat hubungannya dengan kehidupan dalam keluarga. Keluarga hidup dalam masyarakat, sudah tentu kehidupan keluargapun akan terpengaruh dengan...
• ( Pandangan Masyarakat Suku Sakai terhadap Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau ) Download
  Fatma Yulia
  description Journal article public Jurnal Ilmiah Advokasi • 2014 Indonesia
  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara tepat kinerja sistem pewarisan menurut Hukum Adat masyarakat Suku Sakai, di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Data primer dikumpulk...
• Kewenangan Camat dalam Membuat Surat Ganti Rugi Tanah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Download
  Muhammad Yusuf Siregar
  description Journal article public Jurnal Ilmiah Advokasi • 2014
  Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang mengemukakan tentang peraturan pemerintah tentang pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Camat merupakan perangkat daerah kabupaten atau k...