Recently Published
Most Viewed
Journal article

Pilihan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa di Tanah Papua

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki ragam budaya yang terbentang dari sabang sampai merauke. Keanekaragaman budaya menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki sistem hukum lebih dari satu. Pluralisme hukum yang dianut Indonesia selain sistem hukum positif warisan kolonial Belanda, juga berlaku sistem hukum Islam serta sistem hukum adat yang oleh para pakar hukum adat menyebut sebagai hukum asli bangsa Indonesia. Sentralisme hukum (hukum positif) yang dipaksakan keberlakuannya oleh negara terhadap masyarakat Indonesia merupakan bentuk pengabaian terhadap sistem hukum yang lain terutama sistem hukum adat. Tanpa disadari bahwa mayoritas penduduk Indonesia merupakan masyarakat adat yang lahir dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia, namun terbelenggu oleh positivisme-legalistik yang berbasis pada peraturan tertulis. Namun berbeda dengan kebanyakan masyarakat adat Papua yang memiliki keinginan kuat untuk menjadikan hukum adat sebagai suatu sistem hukum yang mandiri. Kemandirian sistem hukum adat dalam arti hukum harus merupakan legitimasi keinginan yang lahir dari nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Hal inilah yang kemudian hukum adat menjadi pilihan bagi masyarakat adat di Papua dalam menyelesaikan setiap sengketa. Karena hukum yang ideal adalah hukum yang mampu memuaskan semua pihak, bukan memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain. 
Journal article

Upaya Peningkatan Status Bandara Frans Kaisiepo Biak sebagai Bandara Internasional

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan atau mengembalikan status keberadaan Bandar Udara Frans Kaisepo Biak menjadi Bandar udara bertaraf Internasional, sebagaimana sebelumnya, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Biak Numfor.Kemudian data ini di kumpulkan melalui metode wawancara kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Peraturan Daerah (Perda) merupakan regulasi mengatur tentang keberadaan Bandar udara Frans kaisepo Biak. Era otonomi khusus Papua, ada kemungkinan bahwa terbentur dengan gantirugi pemerintah terhadap hak-hak masyarakat adat dan belum ada kesepakatan beberapa marga yang menganggap sebagai pemilik tanah adat dimana berdirinya Bandar Udara Frans kaisepo.Termasuk kesadaran masyarakat yang kurang dalam memlihara dan menjaga Bandar Udara Frans kaisepo sebagai asset daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan juga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 1 tahun 2001 (Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentangPenerbangan.  
Suggested For You
Journal article

The Traditional Law as Alternative Dispute Resolution in Papua

Indonesia is a country with a variety of cultures that stretch from Sabang to Merauke. Cultural diversity makes Indonesia establish more legal systems. Other than the Dutch's positive legal system, Indonesia's legal pluralism also applies to the Islamic legal and the traditional law systems which are so-called Indonesia's original law according to which traditional law experts. Legal centralism (positive law) imposed by the state on the Indonesian people is a form of neglect of other legal systems, especially the traditional law system. Without realizing it, the majority of the Indonesian population are indigenous people from various ethnic groups, but are shackled by legalistic positivism based on written regulations. However, it is different from most Papuan indigenous peoples with a strong desire to make traditional law an independent legal system. The independent traditional law system must be a legitimate desire from the values ​​that live and grow in society. Therefore, traditional law is an option for Papua indigenous peoples in resolving any disputes, because the ideal law is able to satisfy all parties without winning one party and defeating the other.
Read more articles