Jurnal Konstitusi
Journal published by Constitutional Court of the Republic of Indonesia
Jurnal Konstitusi
Jurnal Konstitusi is a quarterly medium for the dissemination of research results or conceptual studies on the constitution and the decision of the Constitutional Court. The journal is published four times a year in March, June, September, and December.
Subjects: Law & Human Rights
Accreditation: Certified National Journal (Grade 2) by Ristekdikti with Accreditation No. 21/E/KPT/2018.
Articles
1–20 of 441 results.
-
• 2019
Bahasa Indonesia
Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Untuk mengatur hal-hal ... -
• 2019
Bahasa Indonesia
Prinsip hukum pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara didasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada k...
-
Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016 Download• 2019 Indonesia
Bahasa Indonesia
Korupsi musuh bersama yang harus diberantas sampai dengan akarnya. Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 dan No. 025/PUU-XIV/2016 mempengaruhi pemberantasan korupsi, karena dengan kedua putusan tersebut tind...
-
Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Download• 2019 Indonesia
Bahasa Indonesia
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Berdasark...
-
Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Download• 2019 Indonesia
Bahasa Indonesia
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tidak hanya sekedar memberikan Perubahan kepada rumusan Pasal 109 ayat (1) KUHAP akan tetapi penekanan konsep hukum acara pidana yang berlaku. Keber...
-
• 2019
Bahasa Indonesia
Artikel ini membahas kemungkinan untuk Mahkamah Agung menjalankan fungsi sebagai peradilan konstitusional. Argumen yang diajukan adalah Mahkamah Agung harus memegang kewenangan yang sama dengan Mahkam...
-
Urgensi Kriminalisasi Contempt Of Court untuk Efektivitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Download• 2019 Indonesia
Bahasa Indonesia
Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan putusan dengan menggunakan upaya paksa administratif dan perdata berupa pengenaan uang paksa. Pada praktiknya me...
-
• 2019 Indonesia
Bahasa Indonesia
Karakteristik sistem hukum common law adalah hukum yang berorientasi kepada kasus (case-law), sedangkan sistem civil law, hukum berorientasi kepada undang-undang (codified-law). Namun peraturan Perund...
-
• 2019 Indonesia
Bahasa Indonesia
Penyelenggaraan negara dan pemerintahan sebelum reformasi ditandai dengan praktik maladministrasi termasuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga mutlak diperlukan reformasi birokrasi pemerinta...
-
Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Download• 2019 Indonesia
Bahasa Indonesia
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang secara fungsional menjalankan tugas untuk mengawal konstitusi Indonesia, untuk memastikan apakah Konstitusi Indonesia dilaksanakan secara penuh dan bertanggung...
-
• 2018 Indonesia
English
The amendment of 1945 Constitution was stipulated and conducted gradually and became one of the agendas of the Meetings of the People's Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Rakyat) from 1999... -
• 2018 Indonesia
Bahasa Indonesia
Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia da...
-
Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Law And Justice Bagi Rakyat Miskin Download• 2018 Indonesia
Bahasa Indonesia
Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan access to law and justice bagi rakyat miskin yang diberikan oleh negara atas amanat dari konstitusi. Beberapa regulasi mengenai bantu...
-
• 2018 Indonesia
Bahasa Indonesia
Tulisan ini ingin menjawab dua isu utama mengenai hubungan hukum Internasional dan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi RI (MKRI). Isu pertama adalah legitimasi penggunaan hukum Internasio...
-
Telaah Hermenutika Pasal 211 KHI dalam Memberikan Access To Justice Terkait Hibah dan Waris Download• 2018
Bahasa Indonesia
Pada dasarnya konsep pembagian harta warisan dalam Islam dilaksanakan ketika pewaris telah meninggal dunia. Namun, pada praktiknya banyak terjadi bahwa kewarisan dilaksanakan oleh pewaris dalam hal in...
-
• 2018 Indonesia
Bahasa Indonesia
Salah satu kekuatan ekonomi nasional yang perlu ditingkatkan produktivitas dan efisiensinya adalah BUMN dikarenakan kinerja BUMN yang dinilai belum memuaskan dan masih terdapatnya birokrasi yang menye...
-
• 2018 Indonesia
Bahasa Indonesia
Kondisi tatanan tektonik dan geologi Aceh memiliki prospek untuk dilakukan eksplorasi dan pengembangan serta produksi Minyak dan Gas Bumi, baik di Wilayah Darat maupun di Wilayah Laut. Penemuan cadang...
-
• 2018 Indonesia
Bahasa Indonesia
Kontestan pilkada tidak hanya berasal dari partai politik, melainkan seiring dinamika pilkada yang terjadi di Aceh Tahun 2006, telah menuntut Mahkamah Konstitusi bernilai aksiologis melalui berbagai p...
-
• 2018
Bahasa Indonesia
Fungsi negara tidak hanya sebagai regulator (pengatur) dan umpire (wasit), namun juga berfungsi sebagai provider (penyedia) dan entrepreneur (pengusaha). Oleh karena itu, sudah seharusnya negara terli...
-
• 2018 Indonesia
Bahasa Indonesia
Artikel ini membahas tentang penataan kelembagaan pengujian norma hukum di Indonesia, yang diawali dengan pembahasan problematika kelembagaan dan praktik pengujian norma hukum saat ini dan gagasan pen...