Metamorfosis organisasi publik dalam merespon tututan internal dan eksternal diwujudkan dalam bentuk reformasi, revitalisasi dan pembentukan jejaring pemerintahan. Pemerintah dituntut untuk selalu menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan. Penyesuaian tersebut sebagai upaya untuk merespon perkembangan masyarakat dan lingkungan global. Faktor eksternal menuntut organisasi publik menjadi lebih fleksibel dalam penyelenggaraan pemerintahan. Artikel ini ingin membahas upaya pemerintah Kota Metro dan kolaborasi yang dilakukan dalam rangka membenahi ruang terbuka hijau di Kota Metro Lampung. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah pendekatan sosio legal yang menggabungkan pendekatan normatif dengan hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya dan diperkuat dengan penelitian empiris yang dilakukan melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini menemukan adannya upaya pemerintah kota membangun regulasi terkait pengaturan ruang terbuka hijau sekaligus berbagai upaya kolaborasi antara government, civil society, dan private sector dalam implementasi pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Metro. Penyiapan instrumen hukum dan pembentukan jejaring pemerintahan sesungguhnya merupakan bagian dari paradigma new public governance yang berupaya mengoptimalkan peran-peran pemerintah dan stake holders dalam pengembangan ruang terbuka hijau. Penelitian ini juga menemukan adanya peranan komunitas sebagai civil society dirasa cukup penting dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, efektifitas regulasi yang berorientasi pada kepentingan publik.