Recently Published
Most Viewed
Journal article

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang pada Praktik Perbankan di Indonesia

Sektor perbankan sebagai salah satu sektor keuangan mempunyai kedudukan strategis dalam perkembangan perekonomian Indonesia, sebab tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi ditentukan oleh peran perbankan. Menempati posisi yang begitu penting dalam sistem keuangan di Indonesia, menjadi sektor perbankan rentan dari kegiatan tindak pidana perbankan terutama kejahatan tindak pidana pencucian uang (money laundering). Kejahatan perbankan ini juga telah memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi seperti sistem pembayaran yang bersifat elektronik (electronic found transfer), sehingga kejahatan ini dapat menembus batas yuridiksi suatu negara dan sudah masuk dalam kategori kejahatan berskala Internasional yang telah mendapat sorotan di dunia Internasional. Objek kajian yang dikaji berkaitan dengan kewajiban bagi penyedia jasa keuangan yang berbentuk bank untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah guna mengetahui identitas dan meminta dokumen pendukung bagi pengguna jasa keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan teknologi dalam bidang perbankan tidak terlepas dari tindak kejahatan yang meliputinya, baik dalam skala nasional maupun Internasional. Sebagai bentuk pencegahan secara dini, maka pihak perbankan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk system mengenal nasabah secara dini (know your costumer principles).
Journal article

Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Delik Adat

Penyelesaian suatu tindak pidana melalui peradilan formal (Pengadilan Negeri) umumnya masih dirasakan kurang memberikan rasa keadilan bagi korban. Bahkan seringkali masih menyimpan ketidakpuasan (dendam) dari korban (keluarga korban) atas hukuman atau sanksi pidana yang telah dijatuhkan kepada pelaku oleh pengadilan. Keadilan restoratif merupakan suatu solusi yang diharapkan dapat diterapkan dalam menyelesaikan delik adat, yang umumnya penyelesaiannya digagas oleh pelaku untuk menyelesaikan kasusnya secara damai bersama korban (keluarganya). Metode peneltian yang digunakan berupa penelitian hukum empiris (socio legal research). Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian delik adat di Papua pada dasarnya dilakukan dengan menerapkan konsep keadilan restoratif, yaitu ide penyelesaiannya dilakukan oleh pelaku kepada korban atau keluarga korban. Apabila tidak berhasil, akan diselesaikan melalui keluarga pelaku dan keluarga korban, atau melalui kepala suku/Ondoafi, atau melalui peradilan adat. Konsep keadilan restoratif ini diterapkan dalam penyelesaian delik adat semata-mata sebagai upaya untuk memulihkan penderitaan yang dialami korban dan untuk memperbaiki keseimbangan kosmis yang terganggu dalam masyarakat.
Suggested For You
Journal article

Analysis of Policy Impact on Requirement of Minimum Land Area of Each Housing Unit in Depok City

This Study was conducted to determine the regulation impact on requirement of minimum land area of each housing unit in Depok City. This study used Regulatory Impact Assesment (RIA) to analyze the impact of the policyimplementation. Analytical tool used in this RIA method was CBA obtained from AHP questionnaire. Result of this study indicated that the most appropriate policy alternative to overcome problems was to repeal the policy on requirement of minimum land area for each housing unit in Depok City. For Depok City Government, it is suggested to repeal provisions in Regional Regulation No. 13 of 2013 and regional regulation draft concerning Depok City Spatial Plan of 2012-2032 regulating the requirement of minimum land area of 120 square meters for each housing unit.
Read more articles