Pleno Jure
Journal published by Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX
Pleno Jure
Jurnal Pleno Jure merupakan jurnal ilmiah ilmu hukum yang dipublikasikan sejak tahun 2012 oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-DIKTI) Wilayah IX Sulawesi secara berkala di bulan April dan Oktober setiap tahunnya. Jurnal ini menerima tulisan hasil penelitian hukum maupun konseptual hukum sebagaimana scope Jurnal untuk dipublikasikan, melalui proses review oleh para ahli dibidang ilmu hukum secara objektif (double blind review). Tulisan yang terpilih dan telah melewati proses secara utuh akan dipublikasikan secara online demi publikasi kebaruan pemikiran (novelty) dan tersedia pula dalam v... see more
Subjects: Law & Human Rights
Accreditation: Not accredited.
Articles
10 results.
-
• October 2019 Indonesia
Bahasa Indonesia
. The development of Islamic economics took place so rapidly. This is also supported by the legal sector, which is based on the issuance of laws and regulations in the field of Islamic economics, amon... -
Penegakan Hukum Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (ABK) Tangkap Ikan secara Ilegal Download• October 2019 Indonesia
Bahasa Indonesia
Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mengananalisa Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing Anak Buah Kapal Tangkap Ikan Berdasarkan Peraturan Perun...
-
• October 2019
Bahasa Indonesia
Perkembangan teknologi menimbulkan praktek-praktek perjanjian yang dalam implementasinya tidak lagi menjadi suatu hambatan demi terwujudnya kepastian hukum. Bentuk perjanjian melalui telemarketing ada...
-
• October 2019 Indonesia
Bahasa Indonesia
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, tetapi, keberadaan undang-undang tidak menjadi penghalang bagi seseorang melakukan praktik korupsi. B...
-
• October 2019
Bahasa Indonesia
UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan yang mengatur tentang jaminan atas hak warga negara memperoleh pelayanan publik.Terkait dengan jaminan atas pelayanan publik diatur lebi...
-
• December 2015
Bahasa Indonesia
Kedudukan Perda, prosedur pembahasan, pengesahan dan pengundangan, berdasarkan Undang-Undang Npmor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan daerah adalah peratur...
-
Kontradiktif Penerapan Azas Retroactive dalam Mengadili Hak Azasi Manusia di Pengadinal HAM Adhoc Download• December 2015 Indonesia
Bahasa Indonesia
Kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial merupakan sila kedua dan sila kelima dari Pancasila yang menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 sebagai hukum da...
-
Analisis Hukum terhadap Asuransi Kendaraan Bermotor Bagi Pemilik Kendaraan sebagai Tertanggung Download• December 2015
Bahasa Indonesia
Asuransi kendaraan bermotor merupakan asuransi khusus sebagi pertanggungan atau asuransi apabila kendaraan itu mendapat kecelakaan dan atau hilang sehingga memberikan jaminan kepada anggota masyarakat...
-
Pengaruh Kebijakan Publik terhadap Kualitas Pelayanan, Penguatan Kelembagaan dan Kinerja Organisasi Pemerintahan Download• December 2015 Indonesia
Bahasa Indonesia
Rendahnya kinerja organisasi pemerintah di Indonesia terjadi karena kelembagaan yang mendukung lemah dalam aktualisasinya, menimbulkan persepsi pelayanan yang kurang berkualitas. Ini terjadi dika...
-
• December 2015
Bahasa Indonesia
Artikel ini mengkaji tentang konversi atas tanah hak barat ditinjau dari pendekatan yuridis atau pendekatan hukum (pendekatan Perundang-undangan).