Aspek manfaat sebagai dampak dari pelaksanaan rekomendasi merupakan faktor penting dalam pemeriksaan kinerja. Tulisan ini menguraikan hasil dari penelitian deskriptif melalui metode survei untuk menilai sejauh mana manfaat hasil pemeriksaan kinerja BPK serta mengetahui pengaruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK terhadap entitas yang diaudit (auditee). Survei dilakukan terhadap obyek pemeriksaan kinerja BPK yang berasal dari Kementrian/Lembaga, BUMN/BUMD, RSUD, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan “entitas lainnya”. Hasil survei menunjukkan pemeriksaan kinerja BPK bermanfaat untuk meningkatkan kinerja auditee, dimana auditee pemerintah daerah mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan pemerintah pusat. Survei juga menunjukkan, semakin tinggi frekuensi pemeriksaan kinerja, semakin baik kualitas rekomendasi yang diberikan memberikan manfaat yang lebih besar bagi auditee. 90% responden menyatakan, rekomendasi yang diberikan BPK dapat ditindaklanjuti. Beberapa masukan diberikan oleh auditee terkait upaya yang perlu dilakukan oleh BPK untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan dan kualitas rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut oleh auditee.