Recently Published
Report

Long Road to Business Licence Reform: Evaluation on Implementation of Business Ease Improvement in the Region

One year approaching completion of United Indonesia Cabinet work period, in November 2013 the Vice President Boediono announced Business Ease Policy Package. The Package consists of eight targeted areas comprising 17 Action Plans or business climate improvement steps. Such steps are aimed to resolve a number of obstacles that have been source of difficulties currently, whether in starting a business or in its development such as in processing transfer of property ownership, obtaining access to credit, etc. The Policy Package has been implemented at the national as well as regional levels. Records and assessment made on the performance (realization) show that part of the planned actions has been completed satisfactorily, while the other part has been failed. Certainly, taken into consideration business climate is a crucial issue in economic development, the new government under the leadership of President Joko Wiodo shall continue all the remaining action plans and bring a significant change. In order to assess and measure performance achievement, in particular at regional level on part of the action plans which are the domain of the region's function, the Regional Autonomy Watch (KPPOD) and Asian Development Bank (ADB) supported by Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM) carry out an evaluation study on the implementation of the aforementioned Package. The three joined institutions conducting this study definitely have professional records and, moreover – in particular BKPM – has the authority and direct responsibility on the success of the plans. By adopting the framework used in the survey “Ease of Doing Business (EoDB)” by the International Finance Corporation (IFC)-World Bank, we have done this study at several selected regions, namely Medan City (North Sumatera), Surabaya City (East Java), Balikpapan City (East Kalimantan), and Makassar City (South Sulawesi), and have taken Jakarta as the benchmark. The result of assessment and measurement, also descriptive analysis on the abovementioned strategic issue are presented in this report. All the KPPOD researchers have done their best to perfectly assess and measure, and present in simple way technical and rather complicated matters in their findings so that the readers in general might understand easily. Certainly, we do hope that the report would be an input for the Government as well as the Local Government in policy formulation in their long way of improving business ease in Indonesia in the years to come. Finally, comments and criticism from the readers and the users of this study are highly appreciated. Such inputs are very important for us for improvement in preparation of similar studies which are planned to be conducted in 2015- 2016, with some enhancement in instruments and additional selected regions.
Report

Survei Kabupaten/Kota Terbaik di Indonesia untuk Bidang Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2009

Tahun 2009, BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) bekerjasama dengan KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) guna menyelenggarakan Survei Kabupaten/Kota Terbaik dalam Bidang Pelayanan Penanaman Modal. Survei tersebut diselenggarakan di 291 (dua ratus sembilan puluh satu) Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian tersebut diselenggarakan pada kurun waktu 5 (lima) bulan, yaitu terhitung mulai Bulan Agustus-November 2009. Hasil survei tersebut kemudian digunakan untuk menyusun indeks Kabupaten dan Kota terbaik dalam bidang pelayanan penanaman modal pada tahun 2009. Hasil survei dan indeks tersebut kami paparkan secara lebih lanjut dalam laporan ini. Kami harap hasil survei ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan terkait dengan pelayanan penanaman modal baik ditingkat daerah maupun ditingkat pusat.
Report

Pemeringkatan Iklim Investasi 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2008

Perkembangan pembangunan daerah secara makro tidak lepas dari perkembangan distribusi dan alokasi investasi antar daerah. Persoalan yang muncul sebagai konsekuensi logis dari pembangunan daerah dalam era globalisasi adalah tingkat persaingan yang semakin tajam secara langsung diantara pemda Provinsi, baik di pasar domestik maupun internasional. Selain persoalan external, di era otonomi daerah pemerintah Provinsi juga dihadapkan pada permasalahan internal. Secara kelembagaan, otonomi daerah memberikan tantangan Perubahan peran/kewenangan Provinsi dalam penanaman modal setelah otonomi daerah yang tidak sebesar masa sebelum otonomi daerah. Walau dalam banyak keterbatasan dan dihadapkan pada sejumlah persoalan, tetapi pemerintah Provinsi tetap memegang tanggung jawab dalam penciptaan iklim investasi di wilayahnya. Peran penting Pemprov terutama dalam hal Perumusan perencanaan kebijakan bidang investasi di level Provinsi. Pemprov juga sebagai perencana pembangunan ekonomi regional, perencana tata ruang Provinsi, dan sebagai koordinator aktivitas ekonomi yang bersifat lintas kabupatan/kota termasuk di dalamnya pelayanan di bidang investasi. KPPOD bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), melakukan survei di 33 Provinsi di Indonesia, untuk mengidentifikasi perintah provinsi yang mampu menciptakan iklim usaha yang yang kondusif bagi aktivitas usaha di daerah. Survei ini akan melihat iklim investasi di tingkat regional (Provinsi), yang salah satunya tercermin dari pelayanan investasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi, serta faktor-faktor lingkungan dari aktivitas usaha yang dikelola oleh pemerintah Provinsi. Hasil survei inilah yang dijadikan dasar oleh BKPM untuk penganugugerahan Investment Award 2008 kepada Pemerintah Provinsi yang terbaik dalam rangka menciptakan iklim investasi dan pelayanan kepada penanaman modal terbaik di Indonesia. Tujuan dari pemberian penghargaan tersebut salah satunya adalah untuk mendorong kompetisi antar daerah dalam meningkatkan iklim usaha mereka. Hasil survei ini juga diharapkan dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Bagi investor dapat memperoleh gambaran mengenai regional specifik yang menjadi referensi dalam keputusan pilihan lokasi investasi. Bagi pemerintah daerah Provinsi diharapkan dapat diperoleh profil iklim usaha daerahnya, untuk melihat kondisi, masalah dan pilihan kerja ke depan khususnya dalam konteks pelayanan investasi dan peningkatan daya saing investasi. Dan bagi KPPOD, bahan studi ini dapat dijadikan sebagai dasar advokasi kebijakan, baik di level pusat maupun Pemda Provinsi terkait. Semoga hasil studi ini bermanfaat bagi semua pihak.