Recently Published
Most Viewed
Report

The League of Thirteen: Media Concentration in Indonesia

This report details the state of media ownership and concentration in Indonesia.
Book

Sisi Gelap Demokrasi: Kekerasan Masyarakat Madani di Indonesia

Salah satu capaian penting reformasi di Indonesia adalah tumbuhnya masyarakat madani (civil society) yang kuat. Namun, beberapa di antara organisasi masyarakat madani yang paling efektif dewasa ini justru adalah kelompok-kelompok Islamis garis-keras yang mendakwahkan intoleransi dan menyebarluaskan kebencian. Di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan seputar Jakarta, organisasi-organisasi ini terbukti amat memengaruhi agenda kebijakan publik, dengan mendesak pemerintah—baik di tingkat lokal maupun nasional—untuk menerapkan pandangan mereka mengenai moralitas dan pemahaman mereka mengenai ortodoksi. Meskipun mengusung agenda-agenda yang antidemokrasi, semua organisasi di atas justru memanfaatkan ruang-ruang bebas yang disediakan demokrasi. Pertanyaannya, apakah organisasi-organisasi itu tumbuh berjalan seiring dengan meningkatnya konservatisme sosial masyakarat Indonesia, atau karena koneksi-koneksi politik tingkat tinggi yang kuat? Mengapa mereka tampak lebih efektif dalam advokasi mereka dibanding organisasi-organisasi lainnya? Bagaimana demokrasi mengatasi kekuatan-kekuatan anti-demokrasi yang menggerogotinya itu? Bermula dari Nurcholish Madjid Memorial Lecture (NMML) VII (2013), di buku ini Sidney Jones menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dari perspektif teori gerakan sosial. Dia juga mengevaluasi berbagai tawaran yang sudah diajukan untuk “mengatasi” organisasi-organisasi di atas dan memperkuat pluralisme seperti yang pernah disuarakan almarhum Nurcholish Madjid. Aspek-aspek tersebut dibahas lebih lanjut dari berbagai sudut pandang oleh para penanggapnya: Elga Sarapung, M. Najib Azca, Jeremy Menchik, Sana Jaffrey, Titik Firawati, dan Zainal Abidin Bagir. Semuanya menyajikan persoalan dan tantangan yang tidak mudah, namun tetap menjaga harapan akan Perubahan dan perbaikan demokrasi dan masyarakat madani. Buku ini perlu dibaca oleh para pengambil kebijakan, akademisi, aktivis sosial dan siapa pun yang merasa peduli dengan masa depan demokrasi Indonesia.
Policy analysis

Upaya Peningkatan Pendapatan Petani Kakao di Kabupaten Ende-NTT

Book

Memberdayakan Masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan: Kompilasi Tulisan Pengalaman dari KPH Rinjani Barat

Policy analysis

Upaya Peningkatan Pendapatan Petani Kakao di Kabupaten Ende-NTT

Book

Memberdayakan Masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan: Kompilasi Tulisan Pengalaman dari KPH Rinjani Barat

Report

Analisis Rantai Nilai Usaha Kakao sebagai Produk Unggulan Kabupaten Ende-NTT

Policy analysis

Pengembangan Usaha Kakao di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat

Book

Agama, Keterbukaan dan Demokrasi: Harapan dan Tantangan

Suggested For You
Book

Behind the Glitz of the 2010 Budget

At the end of every year, it is important to reflect upon and evaluate the quality of national budget policies. The National Secretariat of the Indonesian Forum for Budget Transparency (Seknas FITRA), together with its network of budget advocacy units across Indonesia, has consistently provided annual reports on budget performance. Such reports are an important part of its budget transparency work program and its effort to realize popular sovereignty over national budgets 2010 was the first year of President Susilo Bambang Yudoyono (SBY)'s second term of office following his re-election in 2009. In this second term, SBY should be able to be more resolute in his espousal of good budget policies and should not accord any priority to maintaining his political image. The principal emphases in the 2010 State budget (APBN 2010) were that it should promote “national economic recovery and boost community welfare”. But all that turned out to be mere rhetoric. The reality was that the budget was further removed than ever from the mandate of Article 23 of the Consititution that national budgets “shall be implemented in an open and accountable manner in order to best attain the prosperity of the people”. Instead of being used to promote the public interest, 40.7% of the 2010 APBN was consumed by routine expenditure on the bureaucracy and top echelons of the civil service. Furthermore, Rp 162.6 trillion of that 40.7% was spent on civil service costs, Rp 19.5 trillion on official travel and Rp 153.6 trillion on payment of interest on loans or loan repayments.
Read more articles