Sejak masa awal pemerintahannya berjalan, Jokowi-JK memiliki satu agenda prioritas yang harus segera dibenahi, yakni perbaikan mendasar atas krisis agraria nasional yang semakin memburuk. Sesungguhnya tahun 2015 adalah tahun paling krusial sebagai tahun pembuktian awal, apakah pemerintahan Jokowi-JK serius hendak menjalankan reforma agraria untuk mengatasi krisis agraria sesuai janjinya dalam “Nawa Cita”. Ataukah, reforma agraria kembali menjadi gagasan dan janji politik tanpa implementasi sebagaimana rezim yang lalu. Kita telah menyaksikan bagaimana pemerintah di bawah kepemimpinan SBY (2004-2014) telah menjalankan pembangunan ekonomi politik agraria, yang merampas dan mengabaikan hak-hak dasar rakyat terhadap sumber-sumber agraria (tanah, air, hutan dan kekayaan alam lainnya). Ketimpangan struktur agraria, ledakan konflik agraria, peningkatan jumlah petani miskin (gurem dan tak bertanah) hingga kriminalisasi terhadap petani semakin parah. Oleh sebab itu, sejak masa transisi pemerintahan baru, publik telah berharap banyak bahwa dengan komitmen politik reforma agraria, penyelesaian konflik agraria, sekaligus peningkatan “derajat” Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui pembentukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Presiden Jokowi akan membawa Perubahan besar dan melakukan gebrakan di sektor agraria (SDA). Sebuah Perubahan yang diharapkan akan menjadi “pembeda” antara rezim sebelumnya di bawah kepemimpinan SBY dengan kepemimpinannya dalam mengurus masalah-masalah akut agraria nasional.