Metrik

  • visibility 0 kali dilihat
  • get_app 0 downloads
description Journal article public Jurnal Studi Hukum Pidana

Penahanan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Shafira Candra Dewi
Diterbitkan Juni 2021

Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum yang terbentuk dari seperangkat norma-norma hukum yang di dalamnya meliputi keadilan dan kebebasan atas hak asasi manusia (HAM). Namun, kebebasan atas HAM tidak berlaku bagi para pelaku tindak pidana yang mengancam keselamatan orang lain atau menimbulkan ketidakadilan bagi orang lain. Aparat penegak hukum pidana dituntut untuk tegas menindaklanjuti para pelaku tindak pidana, salah satunya dengan melakukan penahanan. Penahanan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang dilakukan guna membatasi kebebasan tersangka atau terdakwa yang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Dalam melakukan penahanan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar penahanan terhadap tersangka atau terdakwa menjadi sah menurut hukum, yaitu harus ada surat perintah penahanan, bukti yang cukup (minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP), memenuhi unsur objektif dan subjektif, serta tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarga. Tujuan dilakukannya penahanan adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Full text

 

Metrik

  • visibility 0 kali dilihat
  • get_app 0 downloads