Metrik

  • visibility 358 kali dilihat
  • get_app 200 downloads
description Policy brief public Article 33 Indonesia

Anomali Konflik Pertambangan dan Pemenuhan Hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia

Ermy Adhyanti
Diterbitkan Maret 2013

Abstrak

Konflik di Desa Podi, Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah; Kecamatan Weda Tengah, Halmahera Tengah, Maluku Utara, dan Murug Raya, Kalimantan Tengah tercatat sebagai konflik antara Perusahaan tambang dengan masyarakat adat yang menuntut agar lingkungan adat mereka tidak terganggu kegiatan pertambangan.

Hipotesis dari penyebab konflik pertambangan dan masyarakat di Indonesia adalah faktor politik dan ekonomi yaitu penguasaan lahan tanah ulayat oleh Perusahaan tambang dengan payung IUP oleh Pemda, konflik vertikal kerapkali dipakai untuk menjelaskan konflik yang terjadi dalam interaksi antara negara dan rakyat, dan distribusi sumber daya ekonomi yang tidak adil pada masyarakat adat.

Salah satu kebijakan yang direkomendasikan untuk mengatasi konflik adalah Melaksanakan atau menerapkan hukum yang melindungi tanah masyarakat adat dengan membuat demarkasi tanah, diikuti oleh proses administratif seperti registrasi dan sertifikasi.

Full text

 

Metrik

  • visibility 358 kali dilihat
  • get_app 200 downloads