Recently Published

Menggagas Rekomendasi Regulasi Nasional Mekanisme Pembagian Manfaat Sektor Kehutanan

SAINS45: Agenda Ilmu Pengetahuan Indonesia Menyongsong Satu Abad Kemerdekaan (Edisi Konsultasi)

Layanan Kebidanan Era Jaminan Kesehatan Nasional: Memperkuat Posisi Bidan Praktik Mandiri

Policy brief

The Implementation of Maternal Health Facilities in the National Health Insurance (JKN) Era

Policy brief

Midwifery Service in the National Health Insurance Era: Empowers Private Practice Midwives

Policy brief

Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Ibu Melahirkan Era Jaminan Kesehatan Nasional

Policy brief

The Implementation of Maternal Health Facilities in the National Health Insurance (JKN) Era

Policy brief

Midwifery Service in the National Health Insurance Era: Empowers Private Practice Midwives

Policy brief

Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Ibu Melahirkan Era Jaminan Kesehatan Nasional

Most Viewed
Policy analysis

Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) - khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 - menjadikan unsur kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur korupsi. Berdasarkan catatan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Indepedensi Peradilan (LeIP) pada tahun 2013, meskipun hanya dua pasal, namun ketentuan tersebut paling sering digunakan oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menjerat pelaku korupsi. Semangat yang terkandung dalam kedua pasal ini mungkin dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan memaksa uang hasil korupsi dan telah dinikmati oleh koruptor dikembalikan kepada negara. Uang negara sudah semestinya digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan bukan untuk kesejahteraan koruptor. Namun upaya menjerat koruptor dengan menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor bukanlah perkara yang mudah. Pada praktiknya masih banyak penegak hukum yang menemui kendala atau persoalan dalam penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor khususnya untuk membuktikan adanya unsur kerugian keuangan negara dalam rumusan delik korupsi tersebut. Penelitian tentang “Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi”yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2013 mencoba mencermati praktik dan persoalan yang terjadi pada penerapan unsur kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara korupsi, konsep aturan atau hambatan lain yang muncul berkaitan dengan hal tersebut.
Report

Penghitungan Standar Biaya Satuan Investasi Sarana dan Prasarana Sekolah Jenjang SD, SMP dan SMA di Indonesia

Di saat Pemerintah mulai mencanangkan program Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun, Pemerintah masih mempunyai “pekerjaan rumah” untuk menyelesaikan masalah kesenjangan akses dan mutu layanan program Wajardikdas. Dalam hal pemerataan akses, walau APK SD/MI dan SMP/MTs telah mencapai angka 100% pada tahun 2013, namun pada Kenyataannya terjadi ketimpangan antar kabupaten dan kota di Indonesia. Selain ketimpangan antar daerah, kesenjangan pencapaian APK juga terjadi antar kelompok ekonomi masyarakat. Salah satu kebijakan yang menjadi tumpuan untuk meningkatkan akses pendidikan adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sudah dimulai pada tahun 2005. Kenyataan bahwa program BOS belum efektif mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat diakui oleh pemerintah. Dalam dokumen RPJMN Tahun 2015 – 2019 menyebutkan bahwa biaya pendidikan masih tinggi, terutama terletak pada iuran SPP, biaya transportasi dan uang saku. Rendahnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan melesetnya target pemenuhan fisik sekolah sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) pendidikan mengindikasikan masih kurangnya perhatian Pemerintah terhadap penyediaan sarana dan prasarana sekolah. Hingga kini belum ada aturan mengenai standar biaya satuan sarana dan prasarana sekolah yang menjadi acuan dalam penganggaran. Berangkat dari Kenyataan diatas, studi yang berjudul “Penghitungan Standar Biaya Satuan Investasi Sarana dan Prasarana Sekolah Jenjang SD, SMP dan SMA dan MA di Indonesia” ini menjadi penting sebagai masukan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menghitung kebutuhan anggaran di Nasional dan daerah.
Book

SAINS45: Agenda Ilmu Pengetahuan Indonesia Menyongsong Satu Abad Kemerdekaan (Edisi Final)

Book

SAINS45: Agenda Ilmu Pengetahuan Indonesia Menyongsong Satu Abad Kemerdekaan (Edisi Final)

Report

Menggagas Mekanisme Pembagian Manfaat (Benefit Sharing Mechanism) Terpadu untuk Konservasi Hutan Adat di Bungo, Jambi

Report

Kerjasama Antar Daerah di Bidang Perdagangan sebagai Alternatif Kebijakan Peningkatan Perekonomian Daerah

Book

Membaca Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia: Penelitian Putusan Mahkamah Agung pada Lingkup Pengadilan Hubungan Industrial 2006-2013

Report

Daya Saing Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia, 2005: Peringkat 169 Kabupaten dan 59 Kota di Indonesia, Metodologi dan Temuan UTAMA

Suggested For You
Report

Laporan Analisis Anggaran Daerah 2008-2011: Temuan-temuan Hasil Analisis Anggaran di 20 Kabupaten/Kota Partisipan Program KINERJA

Anggaran merupakan salah satu instrument ekonomi pemerintah untuk menjalankan kebijakan dan rencananya. Hakikat desentralisasi adalah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakatnya dan untuk mendorong pengembangan ekonomi sesuai dengan kondisi yang berbeda-beda di daerah. Anggaran merupakan instrument yang dapat “menerjemahkan” kebijakan dari rencana pemerintah dalam program dan kegiatan. Sejauhmana pemerintah suatu daerah mendorong pengembangan ekonomi dan layanan publik yang lebih baik, lebih berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor) dan gender responsif atau sebaliknya dapat terefleksi dari anggarannya. Penelitian anggaran daerah telah dua kali dilaksanakan seknas FITRA bersama masyarakat sipil di daerah dan The Asia Foundation. Penelitian yang ketiga ini dilakukan dalam konteks program KINERJA (didanai oleh United States Agency for International Development/USAID), sebagai bagian dari konsorsium yang dipimpin oleh Research Triangel Institute (RTI) International. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data dasar sebelum intervensi pelaksananan program. Studi Anggaran daerah Local Budget Study/LBS) mencakup dua komponen yang terdiri atas : Analisis Anggaran Daerah (AAD) juga dikenal Local Budget Analysis (LBA) merupakan penelitian untuk menilai efisiensi dan efektifitas kebijakan anggaran daerah dalam menjawab kebutuhan warganya.
Policy analysis

Studi Tentang Penerapan Pasal Gratifikasi yang Dianggap Suap pada Undang-Undang Tipikor

Report

Infrastructure Quality, Local Government Spending and Corruption

Policy brief

RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender: Harapan Baru Kebijakan Responsif Gender

Read more articles