Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad)
Government Body in Oslo, Norway
Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad)
The Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad) is a directorate under the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. Its task is to ensure effective foreign aid, with quality assurance and evaluation. Norad finances NGOs and does its own research and projects.
Norad used to be the official development assistance organization in Norway. As of mid-2004, the responsibility for state-to-state official development assistance has been transferred to the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, while Norad continues to fund NGO activities in developing countries, contributes to the management of development funds and endeavours to ensure that the Norwegian development cooperation is evaluated and efficient.
Fields of study: International Development, Political Science & International Relations, International Health
Parent institution: Norwegian Ministry of Foreign Affairs
Catalogue
10 results.
-
- Book chapter
- Perkumpulan Prakarsa
- January 2014
-
Bahasa Indonesia
Kaitan antara perpajakan dan pembangunan sangat mendasar. Negara yang berfungsi dengan baik adalah negara yang dapat memenuhi kebutuhan pokok warganya, dengan mengandalkan penerimaan domestik untuk me... -
- Book chapter
- Perkumpulan Prakarsa
- January 2014
-
Bahasa Indonesia
Bab ini membahas berbagai unsur pengembangan strategi advokasi anda, dan bagaimana meramunya bersama-sama menjadi satu resep yang mengantarkan anda pada kemenangan. -
- Book chapter
- Perkumpulan Prakarsa
- January 2014
-
Bahasa Indonesia
Bab ini menganalisis secara mendalam komponen riset untuk advokasi pajak. Riset merupakan komponen penting dari strategi advokasi pajak anda. Riset penting untuk memberikan bukti-bukti yang dapat dipe... -
- Book chapter
- Perkumpulan Prakarsa
- January 2014
-
Bahasa Indonesia
Bab ini membahas tentang bagaimana mengimplementasikan strategi advokasi pajak anda secara efektif. Bab ini meninjau berbagai kegiatan yang dapat anda lakukan sebagai bagian dari keseluruhan strategi ... -
- Policy Brief
- Article 33 Indonesia
- 2013
- Indonesia
-
English
The forestry sector is an extractive industry with very high revenue loss in Indonesia. The findings of the Supreme Audit Agency (BPK) RI in 2010 claimed that the state loss due to illegal logging is ... -
- Policy Brief
- Article 33 Indonesia
- 2013
- Indonesia
-
Bahasa Indonesia
Sektor kehutanan merupakan sektor industri ekstraktif dengan revenue loss yang sangat tinggi di Indonesia. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2010 menyatakan kerugian negara akibat pembala... -
- Policy Brief
- Article 33 Indonesia
- 2013
- Indonesia · Norway
-
Bahasa Indonesia
Tingginya kehilangan penerimaan negara dari sektor kehutanan, tentu memerlukan perbaikan tata kelola. Salah satunya melalui mekanisme transparansi penerimaan. Di sinilah, skema transparansi penerimaan... -
Civic Engagement and Democracy in Post-Suharto Indonesia: a Review of Musrenbang, the Kecamatan Development Programme, and Labour Organising Download
- Journal article
- PCD Journal
- 2012
- Indonesia
-
English
Drawing attention to the wider literature on the linkages between civic engagement and democracy, this paper starts off by asking the question whether civic engagement beyond formal politics actually ... -
- Working Paper
- Indonesian Centre for Democracy and Human Rights
- 2005
- Indonesia
-
Bahasa Indonesia
Desentralisasi kiranya sudah jamak diterima sebagai sebuah keniscayaan dalam proses demokratisasi. Bahkan negara-negara yang amat kuat ciri otoriternya berusaha mendesain tata politik pemerintahannya ... -
- Working Paper
- Indonesian Centre for Democracy and Human Rights
- 2004
- Indonesia
-
Bahasa Indonesia
Gerakan ‘politik hijau' di Indonesia diawali dengan adanya kesadaran yang dipacu kondisi nasional kita dimana terjadi berbagai kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan yang terlalu berorientasi p...