Recently Published
Peta Jalan Menuju EITI Sektor Kehutanan Image
Policy brief

Peta Jalan Menuju EITI Sektor Kehutanan

Tingginya kehilangan penerimaan negara dari sektor kehutanan, tentu memerlukan perbaikan tata kelola. Salah satunya melalui mekanisme transparansi penerimaan. Di sinilah, skema transparansi penerimaan melalui Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) menjadi sangat relevan di sektor kehutanan. EITI adalah sebuah inisiatif global yang bertujuan mendorong transparansi dan akuntabilitas penerimaan di sektor industri ekstraktif, dengan adanya publikasi data penerimaan oleh pemerintah dan data pembayaran oleh Perusahaan, untuk kemudian direkonsiliasi secara independen. Saat ini, sektor kehutanan belum masuk dalam cakupan EITI. Article 33 Indonesia melalui dukungan Kedutaan Kerjaan Norwegia sedang mendorong masuknya sektor kehutanan ke dalam skema EITI Indonesia. Tulisan ini akan mengkaji peta jalan menuju pelingkupan sektor kehutanan dalam sistem EITI Indonesia.
Encouraging Transparency of Forestry State Revenue Image
Policy brief

Encouraging Transparency of Forestry State Revenue

The forestry sector is an extractive industry with very high revenue loss in Indonesia. The findings of the Supreme Audit Agency (BPK) RI in 2010 claimed that the state loss due to illegal logging is Rp 83 billion per day or Rp 30.3 trillion per year. As much as 70-80% of log production in Indonesia is estimated to come from illegal timber.3 Meanwhile, the formal forestry sector contribution to Gross Domestic Product (GDP) is not more than the range of 1% or US$ 1.8 billion per year over the last decade, according to the Central Statistics Agency (BPS) in 2012. The following analysis focuses on state revenues from timber harvesting. Largest share of Non-Tax State Revenue (PNBP) is derived from the Forest Resource Rent Provision (PSDH), the Reforestation Fund (DR), and Forest Utilization Permit Fee (IIUPH) levy, which are then distributed to the producing region. Three issues to be observed in this policy brief are: (1) the forestry sector revenue stream, (2) loss of forestry sector revenue, (3) the mechanism of transparency in the forestry sector.
Most Viewed
Mengapa Harus Berurusan dengan Pajak? Image
Book chapter

Mengapa Harus Berurusan dengan Pajak?

Kaitan antara perpajakan dan pembangunan sangat mendasar. Negara yang berfungsi dengan baik adalah negara yang dapat memenuhi kebutuhan pokok warganya, dengan mengandalkan penerimaan domestik untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Dengan menggunakan sistem perpajakan yang efektif, negara dapat mengerahkan sumber daya domestiknya, mendistribusikan kemakmuran dan menyediakan pelayanan dasar dan infrastruktur. Struktur perpajakan yang efektif juga dapat menciptakan insentif untuk memperbaiki pemerintahan, memperkuat saluran-saluran perwakilan politik dan mengurangi korupsi. Namun, sebagian besar pemerintah di dunia berjuang untuk memungut pajak dalam jumlah yang memadai untuk membiayai pelayanan dasar atas cara yang fair. Negara-negara Selatan khususnya, menghadapi tantangan serius karena otoritas perpajakan yang masih lemah dan penerimaan yang masih rendah, sektor informal yang besar, tekanan untuk memberikan kelonggaran pajak yang terlalu murah hati dan eksploitasi celah-celah peraturan pajak oleh Perusahaan-Perusahaan yang tidak bertanggungjawab dan oleh orang-orang kaya. Terlalu sering sistem perpajakan sangat curang terhadap kepentingan orang-orang yang paling miskin.
Bagaimana Mengembangkan Strategi Advokasi Pajak Anda Image
Bagaimana Mengembangkan Strategi Advokasi Pajak Anda Image
Book chapter

Bagaimana Mengembangkan Strategi Advokasi Pajak Anda

Panduan Melakukan Riset Pajak Image
Panduan Melakukan Riset Pajak Image
Book chapter

Panduan Melakukan Riset Pajak