Recently Published
Report

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Lombok Barat

Berupaya meningkatkan kapasitas jaringan organisasi masyarakat sipil di wilayah kerjanya terutama dalam memengaruhi Perumusan kebijakan penganggaran untuk perbaikan pelayananan dasar seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan dukungan Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), PATTIRO menjalankan Program Dukungan kepada Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam program tersebut, PATTIRO memberikan pendampingan kepada jaringan organisasi masyarkat sipil dalam melakukan survei penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan dasar. Penilaian tersebut dilakukan dengan menggunakan instrumen Kartu Laporan Masyarakat/Citizen Report Card (CRC). Survei penilaian masyarakat yang dilakukan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat menghasilkan rekomendasi yang mengarah pada pembuatan kebijakan untuk perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hasi survei juga menunjukkan bahwa penyedia layanan perlu mempertimbangkan laporan atau keluhan warga dalam meningkatkan kualitas kinerjanya. Untuk meningkatkan kinerja serta kualitas sumber daya manusia terutama para tenaga penyedia layanan, berdasarkan hasil survei, PATTIRO merekomendasikan agar pemerintah setempat mengefektifkan perencanaan dan pengangaran. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga dapat mengevaluasi kinerja personilnya dengan menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat mereka manfaatkan dalam melakukan perbaikan. Selain itu, pemerintah juga perlu memperketat pengawasannya serta mengefektifkan sistem penanganan keluhan warga yang sudah dikembangkan untuk memastikan bahwa para tenaga penyedia layanan telah bekerja sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan yang berkualitas. Tidak hanya masalah kualitas kinerja para penyedia layanan, hasil survei terhadap kondisi infrastruktur di wilayah Kabupaten Lombok Barat menunjukkan bahwa masyarakat menganggap jalan kampung atau jalan desa merupakan infrastruktur terburuk. Untuk itu, PATTIRO merekomendasikan agar dana Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk memperbaiki jalan desa. Hasil survei juga menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan adanya perbaikan sarana penyediaan air bersih dan saluran irigasi. Sedangkan untuk wilayah yang sulit dijangkau, PATTIRO menilai perlu studi mendalam untuk melihat persoalan secara khusus karena hal tersebut memerlukan banyak kajian dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi.
Report

Hasil Survei Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Dasar di Kabupaten Merauke

PATTIRO atas dukungan Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi/ The Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD) memberikan pendampingan kepada jaringan organisasi masyarakat sipil dalam melakukan survei penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan dasar dengan menggunakan instrumen Kartu Laporan Masyarakat/ Citizen Report Card (CRC). Survei ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran atas penilaian warga terhadap pelayanan publik yang diterima, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hasil survei penilaian ini kemudian PATTIRO gunakan untuk merumuskan rekomendasi perbaikan layanan yang akan disampaikan kepada pemberi layanan atau pemerintah terkait. Rumusan rekomendasi tersebut akan dijadikan dasar untuk mendorong penyedia layanan dalam melakukan berbagai perbaikan kebijakan, prosedur, administrasi, dan anggaran terkait kebijakan publik. Survei penilaian masyarakat yang dilakukan di Kabupaten Merauke, Papua menunjukkan bahwa pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat setempat masih buruk. Terkait dengan hal tersebut, PATTIRO pun menyusun beberapa rekomendasi untuk perbaikan layanan. Pertama, pemerintah kabupaten perlu memperbaiki komunikasi mereka dengan masyarakat dan meningkatkan kapasitas personil terkait peningkatan kinerja, serta mengefektifkan perencanaan serta penganggaran daerah untuk memperbaiki pelayanan infrastruktur yang buruk. Kedua, untuk memastikan bahwa tenaga layanan bekerja sesuai waktu yang ditetapkan, pemerintah kabupaten perlu meningkatkan pengawasan terhadap kinerja para personilnya dalam memberikan layanan dasar dan membangun sistem penanganan keluhan warga. Ketiga, pemerintah kabupaten perlu mendorong inisiatif pemerintah desa agar memanfaatkan Alokasi Dana Desa untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di wilayahnya, terutama jalan dan penyediaan air bersih.
Most Viewed
Report

Laporan Ringkas Hasil Studi Implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di 6 Provinsi, 6 Kabupaten, dan 5 Kementerian

Dalam rangka pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (selanjutnya disebut, PUG) yang menjadi salah satu dari 3 (tiga) arus utama pembangunan nasional, Pemerintah menetapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (selanjutnya disebut, PPRG) sebagai salah satu langkah percepatan pelaksanaannya. Oleh karena itu, implementasi PPRG didorong untuk mendukung P UG sebagai strategi mengurangi kesenjangan sosial, diantaranya kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan di Indonesia, dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan; serta untuk meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan tersebut. PUG dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang. Penerapan PUG akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif. Terutama untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk memetakan Perubahan yang terjadi selama tiga (3) tahun terakhir, 2010 – 2013, mengenai implementasi PPRG di kalangan instansi pemerintah, PATTIRO melakukan studi ini. Apalagi Studi ini memperoleh momentumnya yang tepat, dengan adanya pembahasan dan penyusunan RPJMN tahun 2014-2019. Relevansinya menguat karena Studi PATTIRO ini menjangkau dari momentum penetapam RPJMN tahun 2010-2014 sampai dengan saat penerbitan Surat Edaran Bersama 4 (empat) kementerian, mengenai Stranas Percepatan PUG melalui PPRG.
Report

Terhadap Pembangunan Pendidikan Dasar di Kabupaten Raja Ampat

Kabupaten Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Papua Barat, yang dimekarkan dari Kabupaten Sorong, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pemekaran 14 Kabupaten di Povinsi Papua. Sebagai daerah otonom baru yang masih berusia muda, Kabupaten Raja Ampat, di satu sisi, dihadapkan pada realitas keterbatasan dalam berbagai aspek; terutama infrastruktur, sumberdaya manusia, dan kelembagaan. Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat juga tetap harus menunjukkan kinerjanya dalam mewujudkan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kondisi keterbatasan dalam berbagai aspek sebagaimana disebutkan di atas, tentunya berdampak terhadap akses pendidikan penduduk Kabupaten Raja Ampat, yang umumnya tinggal di pulau-pulau kecil dan terpencil. Meskipun, belakangan ini, cukup banyak warga Raja Ampat yang melanjutkan pendidikan hingga bangku perguruan tinggi, namun tingkat pendidikan sebagian besar penduduk berada pada level pendidikan dasar (Sekolah Dasar). Data statistik Raja Ampat Dalam Angka Tahun 2012 menyebutkan, bahwa di antara penduduk yang berusia 10 tahun ke atas (31.556 jiwa), 36,81% di antaranya hanya tamat SD, 18,83% tamat SMP, 9,63% tamat SMA, 2,84% tamat Perguruan Tinggi, dan sekitar 31,89% tidak memiliki ijazah. Ironis, memang, ketika pemerintah tengah berkonsentrasi mencanangkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun, di Kabupaten Raja Ampat masih terdapat sekitar 11.615 penduduk yang tingkat pendidikannya hanya sampai tamat SD; bahkan, yang tidak memiliki ijazah mencapai lebih dari 10.000 penduduk. Dilatarbelakangi oleh kondisi pendidikan sebagaimana diuraikan di atas, Kertas Posisi (Position Paper) ini disusun, sebagai wujud kepedulian dan partisipasi warga masyarakat sipil terhadap pembangunan pendidikan di Kabupaten Raja Ampat; khususnya, pendidikan dasar. Penyusunan paper ini juga didasarkan pada hasil analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Raja Ampat tahun 2009 – 2013, dan dokumen-dokumen perencanaan dan pembangunan daerah lainnya.
Report

Praktik Baik Desa dalam Implementasi Undang-Undang Desa

Report

Praktik Baik Desa dalam Implementasi Undang-Undang Desa

Book

Mengembalikan Hak Umat: Pengalaman Nahdliyyin Center Pekalongan dalam Membangun dan Memberdayakan Komunitas

Suggested For You
Report

Laporan Alternatif Hak EKOSOB – Pendidikan, Kesehatan Pangan

Laporan ini memuat tulisan tentang hak atas pangan, hak atas kesehatan, dan hak atas pendidikan. Program ini dilaksanakan PATTIRO selama periode 2007-2011, bekerja sama dengan NZAID.
Report

Penelitian Penilaian Warga terhadap Layanan Puskesmas di Kabupaten Jeneponto

Survey dilakukan dengan pengumpulan data melalui kuesioner dengan mengambil populasi pada jumlah kunjungan pasien di 18 puskesmas pada tahun 2012. Penyusunan kuesioner diambil dari Piagam Warga (citizen charter) yang telah disepakati oleh 18 Puskesmas di Kab.Jeneponto. Penilaian Warga terhadap layanan publik menjadi satu kesatuan dalam proses keterlibatan warga dalam mendorong peningkatan pelayanan publik sesuai dengan amanah UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Bentuk partisipasi warga dalam mendorong peningkatan salah satunya adalah dengan memberikan penilaian kepada penyedia layanan. Bentuk penilaian yang dilakukan dengan menggunakan metode citizen report card (CRC).CRC digunakan sebagai salah satu bentuk evaluasi yang diberikan langsung kepada warga dengan memberikan penilaian melalui kuesioner. Pada tahun 2013 ini, telah dilakukan penilaian ke 2 (dua) terhadap layanan puskesmas, pada penilaian sebelumnya hanya dilakukan pada 5 Puskesmas terpilih yaitu Puskesmas Tino, Puskesmas Arungkeke, Puskesmas Buludoang, Puskesmas Bontoramba dan Puskesmas Bontosunggu Kota. Melalui program Meningkatkan Peran Aliansi LPMdalam Membantu dan Mengorganisir Kerja‐kerja Lembaga Pengaduan Masyarakat (LPM)dari Desa yang ada di Kabupaten Jeneponto kerja sama PATTIRO JEKA dan Access Tahap II penilaian dilaksanakan di 18 Puskesmas di Kabupaten Jeneponto dengan wilayah survey 84 Desa Kelurahan yang menjadi wilayah cakupan Puskesmas dan wilayah dampingan PATTIRO JEKA.