Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
Research Institute in Jakarta, Indonesia
Puri Imperium Office Plaza,UG-11-12, Jl. Kuningan Madya Kav. 5-6, Jakarta Selatan 12980, Indonesia
Indonesian Center for Law and Policy Studies (PSHK)
The Indonesian Center for Law and Policy Studies (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia/PSHK) was established on 1 July 1998. Established by several scholars, advocates, and law students, PSHK intends to help drive several efforts of legal reform in Indonesia after the 1998 reformation.
Throughout it's history, PSHK has conducted various research and advocacy activities that have contributed significantly towards the improvement of law in Indonesia. With an average of 10 research activities each year, PSHK has established a good reputation in research along with several ministries, parliamentary institutions, and judicial institutions in Indonesia. Currently there are two research activities being conducted at PSHK, in cooperation with the Supreme Court of Indonesia. PSHK also actively conducts several legal advocacy activities in cooperation with several non-governmental organizations, especially in the issues of legal enforcement, anticorruption, human rights, environmental sustainability, allignments towards marginalized communities. PSHK also routinely and continuously builds expertise and conducts legislative drafting training. Participants of PSHK’s trainings consist of members of parliament, ministries, non-governmental organizations, journalists, and several companies. Up until today, there are more than 1.000 alumni of PSHK’s trainings.
Fields of study: Public Policy, Social Policy, Law & Human Rights
Catalogue
15 results.
-
PENGELOLAAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS merupakan tantangan yang kompleks bagi pengadilan. Setiap tahun, perkara pelanggaran lalu lintas adalah perkara terbanyak dari keseluruhan perkara yang dita...
-
Disabilitas sedang menjadi isu yang berkembang di Indonesia. Kondisi itu dipengaruhi oleh perkembangan di dunia, yaitu sudah adanya Konvensi hak-hak penyandang disabilitas (Convention on the Rights of...
-
BANTUAN HUKUM MASIH SULIT DIAKSES: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum DownloadPuji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa buku ini akhirnya dapat diselesaikan dan di terbitkan secara luas untuk memperkaya informasi terkait layanan bantuan hukum di Indonesia. Kehadiran buku...
-
Catatan ini memuat kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 2013. Sebagaimana diketahui bahwa 2013 adalah satu tahun menjelang pemilihan umum. Fenomena yang kami tangkap, pada momentum yan...
-
Laporan Studi Pemanfaatan dan Kebutuhan Data Statistik Penegakan Hukum sebagai Upaya Penerapan Evidencebased Policy pada Lembaga Penegak Hukum DownloadDalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, pemerintah mendorong setiap lembaga negara dan lembaga pemerintah (termasuk lembaga penegak hukum) untuk melakukan penganggaran dengan mekanisme Performa...
-
Salah satu masalah yang dihadapi dalam sistem hukum di Indonesia adalah masih terbatasnya literatur hukum yang secara mendalam mengkaji isu-isu hukum tertentu yang sering dihadapi dalam praktek penega...
-
Salah satu masalah yang dihadapi dalam sistem hukum di Indonesia adalah masih terbatasnya literatur hukum yang secara mendalam mengkaji isu-isu hukum tertentu yang sering dihadapi dalam praktek penega...
-
Regulasi yang menjadi objek public review di sini adalah Peraturan Pemerintah nomor 60 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi...
-
Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2013, perkara pelanggaran lalu lintas (tilang) merupakan jenis perkara terbesar, yaitu 3.214.119 atau 96,40% dari 3.386.149 perkara pidana selama 2013. Jumla...
-
Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2013, perkara pelanggaran lalu lintas (tilang) merupakan jenis perkara terbesar, yaitu 3.214.119 atau 96,40% dari 3.386.149 perkara pidana selama 2013. Jumla...
-
Peraturan daerah (Perda) merupakan salah satu instrument hokum yang strategis dalam mendukung pembangunan di daerah. Keberhasilan otonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudka...
-
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) secara konsisten menyajikan hasil evaluasi kinerja para wakil rakyat setiap tahun kepada publik. Sejak 2002 PSHK sudah mengkaji kinerja legislasi DPR, ...
-
Ketiadaan kepastian hukum merupakan masalah utama di Indonesia pada zaman modern ini. Ketidakpastian hukum merupakan masalah besar dan sistemik yang mencakup keseluruhan unsur masyarakat. Ketidakpasti...
-
Penelitian ini merupakan sebuah langkah untuk dapat melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pengadilan yang mereka dapatkan. Baseline Survey merupakan penelitian kerja sama antar...
-
Pemberian kewenangan membuat perda menunjukkan adanya peluang bagi daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri demi memajukan dan memberdayakan daerahnya. Namun hingga kini, masih muncul masalah akibat p...
Bahasa Indonesia