Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) - khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 - menjadikan unsur kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur korupsi. Berdasarkan catatan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Indepedensi Peradilan (LeIP) pada tahun 2013, meskipun hanya dua pasal, namun ketentuan tersebut paling sering digunakan oleh aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menjerat pelaku korupsi. Semangat yang terkandung dalam kedua pasal ini mungkin dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan memaksa uang hasil korupsi dan telah dinikmati oleh koruptor dikembalikan kepada negara. Uang negara sudah semestinya digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan bukan untuk kesejahteraan koruptor. Namun upaya menjerat koruptor dengan menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor bukanlah perkara yang mudah. Pada praktiknya masih banyak penegak hukum yang menemui kendala atau persoalan dalam penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor khususnya untuk membuktikan adanya unsur kerugian keuangan negara dalam rumusan delik korupsi tersebut. Penelitian tentang “Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi”yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2013 mencoba mencermati praktik dan persoalan yang terjadi pada penerapan unsur kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara korupsi, konsep aturan atau hambatan lain yang muncul berkaitan dengan hal tersebut.

No abstract available.