Recently Published
Most Viewed
Eksistensi Provost Satuan Polisi Pamong Praja Di Daerah Image
Journal article

Eksistensi Provost Satuan Polisi Pamong Praja Di Daerah

Provost umumnya berada di institusi yang bersifat militer,  namun provost juga dapat ditemukan di Unit Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Provost Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan aktifitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Daerah dan anggota Satpol PP. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana keberadaan Provost Satpol PP ditinjau dari perspektif hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 19 Tahun   2013 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Data sekunder dan primer diperoleh dengan studi literatur dan wawancara serta observasi. Kesimpulan dari studi ini adalah dasar hukum pembentukan Provost di Satpol PP tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Pembentukan tersebut hanya berdasarkan Keputusan Kepala Satpol PP dan Keputusan Sekretaris Daerah. Selain itu rekrutmen dan pembinaan anggota Provost Satpol PP juga belum berdasarkan pada keahlian penyidikan.
Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kebumen Dan Pekalongan Image
Journal article

Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kebumen Dan Pekalongan

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan mengoptimalkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, salah satunya melalui dana langsung dari APBN dalam bentuk skema dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kontribusi dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kebumen dan Pekalongan yang mewakili perbedaan penggunaan dana desa di Jawa Tengah. Di Kabupaten Kebumen dana desa bisa digunakan untuk rehab balai desa dengan izin Bupati, sedangkan di Kabupaten Pekalongan tidak diperbolehkan. Di Kabupaten Kebumen dana desa dikelola melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades), sedangkan di Pekalongan dikelola melalui bagian pemerintahan. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini ditentukan secara purposif yang menggambarkan keterwakilan tipologi desa (pesisir/pantai, dataran rendah, pegunungan). Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, kuesioner, FGD, dan pengamatan. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan model interaktif berupa reduksi data, display data, dan verifikasi data. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan dana desa memberikan sumbangan berupa meningkatnya aksesibilitas masyarakat desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Manfaat Pemeriksaan Kinerja Terhadap Auditee Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Image
Journal article

Manfaat Pemeriksaan Kinerja Terhadap Auditee Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Keji Kabupaten Semarang Image
Journal article

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Keji Kabupaten Semarang

Suggested For You
Pengembangan Kawasan Andalan Provinsi Kalimantan Selatan Image
Journal article

Pengembangan Kawasan Andalan Provinsi Kalimantan Selatan

Economic disparity between regions is a common aspect in the economic activities of a region. This inequality is basically caused by differences in natural resource content and differences in demographic conditions in each region. The inequality is then the reason for the birth of Regional Regulation of South Kalimantan No. 9 of 2000 on South Kalimantan Spatial Planning. Therefore, this study is an economic study to see and compare the economic potentials of the mainstay of South Kalimantan Province as well as whether or not the Regulation No. 9 of 2000 is correct. Research Methods are quantitative descriptive. Data collection techniques used literature study and analytical techniques using LQ, Regional Typology, Williamson Index and Theil Entropy. The result of the analysis shows that the inappropriate area becomes the mainstay area with regional typology analysis only Hulu Sungai Utara (HSU), Hulu Sungai Selatan (HSS), Banjar Regency, and Balangan Regency. Because these areas are included in Quadrant III. Economic disparities in the areas of Kandangan and Mainstay area can not be determined as a reliable area. Therefore, the division of the Mainstay Area as in the Regulation of Kalimantan Seelatan No 9 of 2000 on South Kalimantan Spatial Plan needs to be reviewed.
Read more articles