Recently Published
Most Viewed
Eksistensi Provost Satuan Polisi Pamong Praja Di Daerah Image
Journal article

Eksistensi Provost Satuan Polisi Pamong Praja Di Daerah

Provost umumnya berada di institusi yang bersifat militer,  namun provost juga dapat ditemukan di Unit Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Provost Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan aktifitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Daerah dan anggota Satpol PP. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana keberadaan Provost Satpol PP ditinjau dari perspektif hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 19 Tahun   2013 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Data sekunder dan primer diperoleh dengan studi literatur dan wawancara serta observasi. Kesimpulan dari studi ini adalah dasar hukum pembentukan Provost di Satpol PP tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. Pembentukan tersebut hanya berdasarkan Keputusan Kepala Satpol PP dan Keputusan Sekretaris Daerah. Selain itu rekrutmen dan pembinaan anggota Provost Satpol PP juga belum berdasarkan pada keahlian penyidikan.
Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kebumen Dan Pekalongan Image
Journal article

Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kebumen Dan Pekalongan

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan mengoptimalkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, salah satunya melalui dana langsung dari APBN dalam bentuk skema dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kontribusi dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kebumen dan Pekalongan yang mewakili perbedaan penggunaan dana desa di Jawa Tengah. Di Kabupaten Kebumen dana desa bisa digunakan untuk rehab balai desa dengan izin Bupati, sedangkan di Kabupaten Pekalongan tidak diperbolehkan. Di Kabupaten Kebumen dana desa dikelola melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades), sedangkan di Pekalongan dikelola melalui bagian pemerintahan. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini ditentukan secara purposif yang menggambarkan keterwakilan tipologi desa (pesisir/pantai, dataran rendah, pegunungan). Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, kuesioner, FGD, dan pengamatan. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan model interaktif berupa reduksi data, display data, dan verifikasi data. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan dana desa memberikan sumbangan berupa meningkatnya aksesibilitas masyarakat desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Manfaat Pemeriksaan Kinerja Terhadap Auditee Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Image
Journal article

Manfaat Pemeriksaan Kinerja Terhadap Auditee Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Keji Kabupaten Semarang Image
Journal article

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Keji Kabupaten Semarang

Suggested For You
Koordinasi Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas dalam Penanggulangan Kemacetan Kota Makassar Image
Journal article

Koordinasi Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas dalam Penanggulangan Kemacetan Kota Makassar

Traffic congestion is caused by an imbalance between the number of vehicles and the number of existing roads. Based on Makassar City Samsat data, the number of vehicles in 2016 reached 1,128,809 units. From 2017 to October 2018 the vehicle reaches 1,563,608 units. The aim of the study was to find out work arrangements, synchronization of activities, manifestation of mutual interests, and shared goals carried out by the Department of Transportation and Traffic Units in managing congestion in Makassar City. This study uses a qualitative descriptive method with a type of case study research. Data collection techniques are obtained through observations, interviews, literature studies and documentation. The results of the study found that the process of coordination of the Office of Transportation and Satua Traffic included; the arrangements used have implemented Area Traffic Control System (ATCS) technology, synchronization has been effective, this joint interest has been running with meetings or meetings conducted between two parties even though the implementation is still not maximal, because meetings are held only 1 to 2 times meeting. Likewise, the cooperation of the Makassar City Satlantas and Dishub is still not maximal in carrying out its duties in overcoming congestion.
Read more articles