Recently Published
Book

Catatan Kinerja Legislasi DPR 2013: Capaian Menjelang Tahun Politik

Catatan ini memuat kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 2013. Sebagaimana diketahui bahwa 2013 adalah satu tahun menjelang pemilihan umum. Fenomena yang kami tangkap, pada momentum yang sama sebelumnya, yaitu pada 2008, menunjukkan bahwa DPR sudah bersiap-siap untuk dalam menghadapi momentum politik tersebut. Maka itu, penilaian kinerja legislasi DPR 2013 menjadi begitu penting. Pola politik legislasi yang mau diusung ke depan dapat terbaca melalui undang-undang yang telah dihasilkan. Setiap tahun, sejak 2003, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) meluncurkan catatan kinerja legislasi DPR. Namun, terdapat perbedaan pada catatan yang kami susun tahun ini. Kami mulai mencoba untuk menggeser cara menilai kualitas suatu undang-undang. Penilaian secara kuantitas tetap kami sajikan, tetapi tidak menjadi yang utama. Sebaliknya, penilaian undang-undang dari sisi kualitas kami jadikan titik tekan. Mengukur kualitas undang-undang memang sulit, karena legislasi bukan melulu persoalan hukum yang setidak-tidaknya ada parameter tertentunya. Legislasi berada di dua sisi, yaitu politik dan hukum. Politik yang tidak pakem arahnya menjadi tantangan tersendiri untuk ditelusuri dan dikaji lebih jauh. Untuk itu, catatan ini juga disertai lemparan wacana bagaimana cara mengukur kualitas undang-undang. Harapannya agar wacana legislasi secaraterus-menerus dapat berkembang dan dikembangkan. Pada 2013, terhitung mulai 15 Januari sampai dengan 19 Desember, terdapat 22 (dua puluh dua) undang-undang yang dihasilkan oleh Pemerintah dan DPR. Sebanyak 12 (dua belas) undang-undang diantaranya adalah undang-undang dengan kualifikasi non-kumulatif terbuka, sementara 10 (sepuluh) lainnya adalah undang-undang dengan kualifikasi kumulatif terbuka. Capaian yang tidak mencapai target seperti tahun-tahun sebelumnyakembali terulang oleh DPR pada 2013. Tidak hanya capaian secara kuantitas, kami juga turut menyajikan analisis mengenai satu per satu undang-undang non-kumulatif terbuka yang berhasil disahkan DPR pada 2013. Kemudian dari 12 (dua belas) undang-undang non-kumulatif terbuka tersebut, kami menarik garis besar yang kemudian dijadikan sebagai salah satu ukuran politik legislasi DPR 2013. Kami sadar catatan ini penting bagi kita semua karena DPR adalah milik kita bersama. Tidak hanya PSHK yang memiliki tanggung jawab dalam pemberian masukan dan catatan perbaikan. Ada harapan besar agar masyarakat dapat bersama-sama turut terlibat dalam memberikan dorongan kepada DPR agar kinerjanya semakin baik. Wacana legislasi yang akrab diperbincangkan adalah tujuan besar dari catatan ini, terutama di ruang-ruang perbincangan masyarakat. Semoga Catatan Kinerja Legislasi DPR 2013: Capaian Menjelang Tahun Politik ini dapat menjadi pemicu tercapainya mimpi besar tersebut. Kita terikat, jangan hanya diam.
Report

Laporan Akhir: Alternatif Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan

Book

Catatan Kinerja DPR 2012: Fondasi Tahun Politik

Book

Penjelasan Hukum Tentang Grosse Akte

Report

Baseline Survey Pelayanan Publik Pengadilan: Survey Kepuasan Pengadilan 2013

Report

Laporan Akhir: Alternatif Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan

Book

Catatan Kinerja DPR 2012: Fondasi Tahun Politik

Book

Penjelasan Hukum Tentang Grosse Akte

Report

Baseline Survey Pelayanan Publik Pengadilan: Survey Kepuasan Pengadilan 2013

Most Viewed
Book

Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas

Disabilitas sedang menjadi isu yang berkembang di Indonesia. Kondisi itu dipengaruhi oleh perkembangan di dunia, yaitu sudah adanya Konvensi hak-hak penyandang disabilitas (Convention on the Rights of People with Disabilities – CRPD) yang disahkan di PBB pada 2006, dan Indonesia meratifikasinya pada 2011, melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011. Disahkannya CRPD bagaikan membuka lembaran baru bagi perkembangan isu disabilitas. Semenjak itu, secara normatif-formil, pemenuhan hak penyandang disabilitas dipandang sebagai hak asasi manusia, bukan lagi sekadar belas kasih. Dalam konteks itu, disabilitas dipahami sebagai hambatan yang tercipta karena lingkungan yang tidak mendukung, baik dalam aspek sarana dan prasarana maupun stigma atau pemikiran masyarakat sekitar. Aspek hukum, terutama peraturan Perundang-undangan, menjadi tantangan besar dalam perkembangan isu disabilitas di Indonesia. Paradigma berpikir peraturan Perundang-undangan, dari mulai Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat sampai kepada peraturan-peraturan pelaksanaannya, perlu disesuaikan dengan perkembangan terbaru di CRPD. Sebagai langkah awal, Buku “Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas” menawarkan gagasan perbaikan dalam aspek peraturan Perundang-undangan. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan terhadap peraturan Perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia, lalu melakukan analisa terhadap substansinya, dan menilai keseuaiannya dengan CRPD. Selian itu, dalam Buku ini juga dijabarkan mengenai praktik di berbagai negara, sehingga diharapkan ada pembelajaran yang dapat diadaptasi dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
Report

Laporan Kajian Implementasi Pengawasan Perda oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung

Report

Public Review terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Kawasan Hutan

Report

Laporan Kajian Implementasi Pengawasan Perda oleh Pemerintah dan Mahkamah Agung

Report

Public Review terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Kawasan Hutan

Take the red pill. Enhance your publishing experience.
This institutional repository is powered by Neliti, a free website builder for academic content providers. Migrate your repository, journal or conference to Neliti now and discover a world of publishing opportunities. Migrate Now right-arrow-icon