Journal article // Matra Pembaruan






Alternatif Kebijakan Pertanian Dalam Menghadapi Otonomi Desa Di Kabupaten Tabanan
2017  //  DOI: 10.21787/mp.1.2.2017.65-74
I. Putu Dharmanu Yudharta

Metrics

  • Eye Icon 437 views
  • Download Icon 294 downloads
Metrics Icon 437 views  //  294 downloads
Abstract

Otonomi desa menuntut pemerintah desa untuk menggali potensi desa menjadi sektor unggulan. Sektor pertanian menjadi salah satu potensi ideal di Kabupaten Tabanan untuk mendukung pembangunn nasional. Saat ini pemerintah desa diberikan kewenangan untuk membantu tugas pemerintah daerah. Oleh karena itu, pembangunan di desa harus mengoptimalkan sektor pertanian. Masalah yang dihadapi sektor pertanian di Tabanan adalah tingginya harga input pertanian, harga produk pertanian yang tidak stabil, belum adanya industri produk olahan pertanian, dan alih fungsi lahan pertanian. Tulisan ini bertujuan membahas dan menganalisis tantangan dan hambatan terkait kebijakan sektor pertanian dalam konteks otonomi desa dengan pendekatan deskriptif. Analisis yang dilakukan dengan menggabungkan teoretis dan kasus atau fenomena yang terjadi, kemudian dirumuskan menjadi bentuk kebijakan publik sektor pertanian dalam menghadapi otonomi desa. Desa sangat identik sebagai lumbung pangan, peran inilah yang ingin dikembalikan sehingga pola pembangunan menjadi bottom up. Untuk mendukung dan mewujudkan peran desa terutama di sektor pertanian maka diperlukan alternatif kebijakan. Adapun alternatif kebijakan yang dimaksud adalah pemberdayaan sektor perdesaan, subsidi input-input pertanian, kebijakan output pertanian dan penggabungan antar-kebijakan sebelumnya.

Full text
Show more arrow
 

Metrics

  • Eye Icon 437 views
  • Download Icon 294 downloads
Metrics Icon 437 views  //  294 downloads