Model Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggalstudi Kasus di Kabupaten Supiori Provinsi Papua

Abd Halim
Journal article Jurnal Humanity • March 2013 Indonesia

Download full text
(Bahasa Indonesia, 12 pages)

Abstract

MODEL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALSTUDI KASUS DI KABUPATEN SUPIORI PROVINSI PAPUARegional Development Policy Model Left Behind Case Study Supiori Papua ProvinceAbd. HalimJurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, IAIN Sunan Ampel SurabayaEmail: halim_uinsby@yahoo.comABSTRACTThis reserach is about design of public policy of development for one of underdeveloped area in Indonesia, namely regency of Supiori, Papua. Supiori is a new regency in Papua. The such regency, officially based on UU.No. 35 tahun 2003, is result of expansion of Biak regency. The objects of the research is public policy concerning with some problem of Supiori. In autonomy era, Indonesia has many problems about underdeveloped areas. One of effect of the such autonomy is the more of new regencies or provincies. It is a crucial problem for developing future of Indonesia. In general, new areas of the expansion need great capital and resources to build themselves. Besaides that, they also need effective policy from government and the others. It is absolutely, needed synergy of power from all of element of society. This research discoveries that Supiori society deals that a public policy of Supiori must involves either governmental and non-governmental institution. They also agree that the public policy must considered some aspects in formulation and impelementation. Furthermore, and it is the most important that the public policy must be structured based on scale of priorities of Supiori people.Keywords: public policy, Supiory, underdeveloped area and developmentABSTRAKpenelitian ini, adalah tentang desain kebijakan publik pengembangan untuk salah satu daerah tertinggal di Indonesia, yaitu Kabupaten Supiori, Papua. Supiori merupakan kabupaten baru di Papua. Kabupaten tersebut, secara resmi berdasarkan UU.No. 35 Tahun 2003, merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Biak. Obyek penelitian ini adalah kebijakan publik yang menyangkut dengan beberapa masalah Supiori. Dalam era otonomi, Indonesia memiliki banyak masalah tentang daerah tertinggal. Salah satu efek dari otonomi tersebut adalah lebih dari kabupaten baru. Ini adalah masalah yang sangat penting untuk mengembangkan masa depan Indonesia. Secara umum, daerah-daerah baru ekspansi membutuhkan modal yang besar dan sumber daya untuk membangun diri. Besaides itu, mereka juga membutuhkan kebijakan yang efektif dari pemerintah dan lain-lain. Hal ini benar-benar, diperlukan sinergi daya dari semua elemen masyarakat. Penelitian ini penemuan yang berhubungan masyarakat Supiori bahwa kebijakan publik dari Supiori harus melibatkan baik pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Mereka juga setuju bahwa kebijakan publik harus mempertimbangkan beberapa aspek dalam Perumusan dan impelementasi. Selanjutnya, dan itu adalah yang paling penting bahwa kebijakan publik harus terstruktur berdasarkan skala prioritas orang Supiori.Kata Kunci : kebijakan publik, Supiory, daerah tertinggal dan pengembangan

Metrics

  • 345 views
  • 1294 downloads

Journal

Jurnal Humanity

Jurnal Humanity is a peer-reviewed journal that publishes original research and literature review... see more