Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara melalui Keputusan Kpu Nomor 506/kpts/kpu/ Tahun 2013

Mochammad Bachtiar
Journal article Politico: Jurnal Ilmu Politik • 2017 Indonesia

Download full text
(Bahasa Indonesia, 18 pages)

Abstract

Pengelolaan keuangan Negara perlu diselenggarakan secara professional, terbuka, dan bertanggung jawab. Wujud dari pengelolaan keuangan Negara adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Penelitian ini memfokuskan pada implementasi kebijakan pengelolaan keuangan pada KPU Provinsi Maluku Utara melalui Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan KPU. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap penyimpangan dalam implementasi kebijakan dalam pengelolaan keuangan di Lingkungan KPU Provinsi Maluku Utara, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan jumlah informan 7 (tujuh) informan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan langkah-langkah analisis kualitatif dan mengunakan metode analisis Brainstorming dan Fishbone Diagrams. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan mengunakan teknik triangulasi.Hasil penelitian ini adalah dalam hal pelaksanaan prinsip APBN yaitu transparansi, akuntabilitas dan efesiensi tidak berjalan secara optimal. Faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya pelaksanaan APBN pada KPU Provinsi Maluku Utara adalah Komunikasi, kurangnya komunikasi inten yang dilakukan antara pejabat pengelola keuangan. faktor sumberdaya, dimana setiap pejabat pengelola keuangan tidak faham akan aturan dan proses pengelolaan keuangan yang disebabkan oleh tidak sesuainya latar belakang pendidikan setiap pejabat. Disposisi, yaitu tidak komitmennya pimpinan dalam mendistribusikan pekerjaan kepada setiap pejabat. Struktur organisasi, yaitu tidak adanya SOP dan sanksi tegas yang diberikan kepada pejabat yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya.

Metrics

  • 366 views
  • 607 downloads

Journal

Politico: Jurnal Ilmu Politik

Politico: Jurnal Ilmu Politik is a scientific journal containing articles in political science. T... see more