Sinkronisasi Undang-undang Administrasi Pemerintah dengan Undang-undang Tindak Pidak Korupsi dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah di Indonesia

Nourma Dewi, Dika Yudanto
Journal article Serambi Hukum • January 2017 Indonesia

Abstract

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu unsur dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tipikor, yang menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 harus dinyatakan terlebih dahulu kebenarannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini menarik sebab bila ditelaah, dalam satu istilah tersebut terdapat garis tipis yang berpotensi membuatnya berada dalam dua rezim hukum yang berbeda. Maka permasalahan bagaimana sinkronisasi Undang-undang administrasi pemerintah dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam menyelesaikan penyalahgunaan wewenang pada pejabat di Indonesia dan penyelesaian pejabat pemerintah yang terbukti menyalahgunakan wewenang dan mengkaibatkan kerugian negara.Jenis penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan, sifatnya termasuk dalam penelitian hukum deskriptif, bentuknya termasuk penelitian hukum diagnostik, Tujuan penelitian ini adalah Fact Finding, sumber data hukum Primer dan Sekunder, pengumpulan data penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, teknik analisis kualitatif. Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni ada unsur Penyalahgunaan Wewenang, maka harus diujikan terlebih dahulu kebenarannya di Pengadilan Tata Usaha Negara

Metrics

  • 510 views
  • 812 downloads

Journal

Serambi Hukum

Jurnal Serambi Hukum berisi hasil laporan penelitian, baik penelitian dasar, terapan maupun penel... see more