Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk Pemberantasan Korupsi secara Progresif dalam Masa Transisi Demokrasi di Indonesia sebagai Upaya Menuju Kemajuan Bangsa yang Sesungguhnya

Mukti Setiyawan, Wahyu Beny
Journal article Serambi Hukum • January 2016 Indonesia

Abstract

Penulisan ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai urgensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk pemberantasan korupsi secara progresif dalam masa transisi demokrasi di Indonesia sebagai upaya menuju kemajuan bangsa yang sesungguhnya. Permasalahan yang ingin dikaji yaitu urgensi dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk pemberantasan korupsi secara progresif dalam masa transisi demokrasi menuju kemajuan bangsa yang sesungguhnya dan bagaimanakah prosedur pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk pemberantasan korupsi secara progresif dalam masa transisi demokrasi di Indonesia sebagai upaya menuju kemajuan bangsa yang sesungguhnya seharusnya dilakukan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan adalah urgensi pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk pemberantasan korupsi secara progresif dalam masa transisi demokrasi di Indonesia sebagai upaya menuju kemajuan bangsa yang sesungguhnya, yaitu : merebaknya tindak pidana korupsi di Indonesia dan telah menjadi extra ordinary crime sehingga perlu pengadilan khusus untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut; adanya kekecewaan masyarakat terhadap peradilan umum yang telah membebaskan banyak koruptor menjadikan suatu keharusan untuk menyerahkan kewenangan ke Pengadilan Khusus; agar pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan adanya koruptor baru; dan untuk mewujudkan keadilan sehingga bisa mencapai kemajuan bangsa dalam segala aspek kehidupan yang didasari dengan penegakan hukum yang hebat. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus dibuat dengan undang-undang yang berdiri sendiri; komposisi hakim harus jelas ditentukan dalam undang-undang pembentukannya yaitu 3 hakim ad hoc dan 2 hakim karir dan disertai dengan persyaratan bagi hakim tersebut; dan upaya-upaya untuk membangun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang akuntabel dan efektif mutlak harus dilakukan.

Metrics

  • 59 views
  • 16 downloads

Journal

Serambi Hukum

Jurnal Serambi Hukum berisi hasil laporan penelitian, baik penelitian dasar, terapan maupun penel... see more