Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan dan Implikasinya terhadap Kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia

Roy Sapheli
Journal article Syiar Hukum • 2017 Indonesia

Abstract

Kewenangan Penyidikan pada KPK adalah konstitusional, hal ini dipertegas dengan sejumlah putusan dari Mahkamah Kontitusi. Kewenangan penyidikan tidak dapat dimonopoli oleh Kejaksaan atau kepolisian saja, dengan melihat bahwa Kejaksaan dan kepolisian masih berada dalam lingkup eksekutif/pemerintah sehingga independensinya masih dipertanyakan. Hal ini dapat dilihat dari Jaksa Agung dan Kapolri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sehingga dapat memungkinkan adanya intervensi politik. Sehingga kewenangan penuntutan yang ada pada KPK sudah tepat karena lembaga ini bergerak secara independen tanpa intervensi kekuasaan manapun.

Metrics

  • 40 views
  • 38 downloads

Journal

Syiar Hukum

Syiar Hukum merupakan Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA) ... see more