Pidana Korupsi di Indonesia

S.H., M.H., Frans Simangunsong
Conference paper Seminar Korupsi 2014 • December 2014 Indonesia

Abstract

Saat ini, kewenangan untuk merumuskan peraturan Perundang undangan, dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga dengan fungsi utamanya pengawasan dan legislasi ataupun ditambah dengan fungsi anggaran sebagai instrumen yang penting dalam rangka fungsi pengawasan lembaga terhadap pemerintah.

Metrics

  • 1 view
  • 0 downloads

Conference

Seminar Korupsi 2014

Seminar Korupsi 2014 is a seminar that presented research on anti-corruption in Indonesia. It was... see more