Pola Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Studi Kasus di Kabupaten Kudus Tahun 2007)

Anggit Wicaksono Wicaksono

Abstract

Partai politik sebagai peserta pemilihan umum mempunyai kesempatan memperjuangkan kepentingan rakyat secara luas, mengisi lembaga-lembaga negara, dan untuk membentukpemerintahan. Partai politik berperan dalam pelaksanaan fungsi pendidikan politik, sosialisasi politik, Perumusan dan penyaluran kepentingan serta komunikasi politik secara riil akanmeningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat, merekatkan berbagai kelompok dangolongan dalam masyarakat, mendukung integrasi dan persatuan nasional, mewujudkan keadilan, menegakkan hukum, menghormati hak asasi manusia, serta menjamin terciptanya stabilitas keamanan.Pemberian Bantuan Keuangan kepada partai politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga PerwakilanRakyat guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara atau daerah yang harus dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Pertanggungjawaban pengelolaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan dengan pertanggungjawaban secara eksekutif (administrasi) atau pertanggungjawaban secara internal, pertanggungjawaban secara politik (legislatif) yang dilakukan oleh kepala daerah dan secara pertanggungjawaban secara yudikatif atau pertanggungjawaban secara eksternal yang dilakukan berdasarkan teori fautes de personalles.

Metrics

  • 423 views
  • 675 downloads

Conference

Seminar Nasional "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam Perspektif UU No.36 Tahun 2014"

Seminar Nasional "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam Perspektif UU No.... see more