Pemeringkatan Iklim Investasi 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2008

Abstract

Perkembangan pembangunan daerah secara makro tidak lepas dari perkembangan distribusi dan alokasi investasi antar daerah. Persoalan yang muncul sebagai konsekuensi logis dari pembangunan daerah dalam era globalisasi adalah tingkat persaingan yang semakin tajam secara langsung diantara pemda Provinsi, baik di pasar domestik maupun internasional. Selain persoalan external, di era otonomi daerah pemerintah Provinsi juga dihadapkan pada permasalahan internal. Secara kelembagaan, otonomi daerah memberikan tantangan Perubahan peran/kewenangan Provinsi dalam penanaman modal setelah otonomi daerah yang tidak sebesar masa sebelum otonomi daerah. Walau dalam banyak keterbatasan dan dihadapkan pada sejumlah persoalan, tetapi pemerintah Provinsi tetap memegang tanggung jawab dalam penciptaan iklim investasi di wilayahnya. Peran penting Pemprov terutama dalam hal Perumusan perencanaan kebijakan bidang investasi di level Provinsi. Pemprov juga sebagai perencana pembangunan ekonomi regional, perencana tata ruang Provinsi, dan sebagai koordinator aktivitas ekonomi yang bersifat lintas kabupatan/kota termasuk di dalamnya pelayanan di bidang investasi. KPPOD bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), melakukan survei di 33 Provinsi di Indonesia, untuk mengidentifikasi perintah provinsi yang mampu menciptakan iklim usaha yang yang kondusif bagi aktivitas usaha di daerah. Survei ini akan melihat iklim investasi di tingkat regional (Provinsi), yang salah satunya tercermin dari pelayanan investasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi, serta faktor-faktor lingkungan dari aktivitas usaha yang dikelola oleh pemerintah Provinsi. Hasil survei inilah yang dijadikan dasar oleh BKPM untuk penganugugerahan Investment Award 2008 kepada Pemerintah Provinsi yang terbaik dalam rangka menciptakan iklim investasi dan pelayanan kepada penanaman modal terbaik di Indonesia. Tujuan dari pemberian penghargaan tersebut salah satunya adalah untuk mendorong kompetisi antar daerah dalam meningkatkan iklim usaha mereka. Hasil survei ini juga diharapkan dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Bagi investor dapat memperoleh gambaran mengenai regional specifik yang menjadi referensi dalam keputusan pilihan lokasi investasi. Bagi pemerintah daerah Provinsi diharapkan dapat diperoleh profil iklim usaha daerahnya, untuk melihat kondisi, masalah dan pilihan kerja ke depan khususnya dalam konteks pelayanan investasi dan peningkatan daya saing investasi. Dan bagi KPPOD, bahan studi ini dapat dijadikan sebagai dasar advokasi kebijakan, baik di level pusat maupun Pemda Provinsi terkait. Semoga hasil studi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Metrics

  • 184 views
  • 88 downloads

Publisher

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Founded in 2001, KPPOD is a Jakarta based research organisation that examines Central and Regiona... see more

Funder

BKPM

BKPM is an investment service agency of the Indonesian Government which aims to bring about Indon... see more