Tata Kelola Ekonomi Daerah di Indonesia: Survei Pelaku Usaha di 245 Kabupaten/Kota di Indonesia, 2011

Abstract

Sepuluh tahun sudah desentralisasi dilaksanakan di Indonesia. Namun demikian, pandangan yang mengemuka belakangan ini lebih banyak menggugat efektivitas pelaksanaan desentralisasi (dan demokratisasi). Memburuknya kualitas pelayanan publik, maraknya kasus korupsi yang dilakukan pemerintah daerah, serta rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah menjadi bahan bagi wacana untuk “berbalik arah” dari demokratisasi dan desentralisasi. Kami mengakui bahwa otonomi daerah dan demokrasi bukanlah suatu hal yang sempurna dan tidak dapat digugat. Namun demikian, keduanya merupakan pilihan yang telah diambil berdasarkan pengalaman sistem yang sentralistis dan otoriter pada masa sebelumnya. Adalah tidak adil untuk “menghukum” otonomi daerah dan demokrasi setelah dilaksanakan (dengan kebijakan yang tidak sepenuhnya konsisten) dalam waktu yang relatif pendek. Sejak tahun 2001 KPPOD dan Th e Asia Foundation berusaha untuk terus menerus memberikan gambaran mengenai kondisi tata kelola ekonomi (pada periode 2001-2005, iklim investasi) daerah. Hal ini dilakukan untuk memberikan masukan kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota maupun bagi stakeholders lainnya mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong perbaikan pelaksanaan otonomi daerah (dan demokrasi). Berbagai studi tata kelola ekonomi daerah ini menunjukkan adanya variasi antardaerah yang signifi kan. Hal ini menunjukkan bahwa ada daerah yang sudah menggunakan kesempatan untuk menciptakan tata kelola ekonomi yang baik dengan segala keterbatasannya, walaupun juga ada yang belum menggunakan kesempatan tersebut. Studi ini, serta pemberian penghargaan kepada kabupaten/kota dengan tata kelola ekonomi daerah terbaik untuk masing-masing aspek, diharapkan dapat menciptakan iklim kompetisi antardaerah yang sehat. Daerah yang kinerjanya masih rendah diharapkan dapat belajar dari kabupaten/kota lainnya dan terpacu untuk menyaingi mereka.

Metrics

  • 197 views
  • 150 downloads

Publisher

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Founded in 2001, KPPOD is a Jakarta based research organisation that examines Central and Regiona... see more

Funders

DFAT | AusAID

The Asia Foundation