Analisiskebijakanwalikotadalam Program Bantuanpendidikanmasyarakat Kota Surakarta (Bpkms) di Kota Surakarta

Suparwi Hadi Mahmud
Journal article Serambi Hukum • January 2015

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan walikota dalam program bantuan pendidikan masyarakat kota Surakarta (BPKMS) Di kota Surakarta. Dari hasil penelitian di dapatkan bahwa implementasi kebijakan BPMKS mulaidari proses penetapan penerima dana BPMKS, pengalokasian dana, laporan pertanggungjawaban dana, dan monitoring penggunaan dana BPMKS sudah berjalan dengan baik dan sesuai demgan PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012. Dari hasil penelitian di dapatkan bahwa implementasi kebijakan BPMKS mulaidari proses penetapan penerima dana BPMKS, pengalokasian dana, laporan pertanggungjawaban dana, dan monitoring penggunaan dana BPMKS sudah berjalan dengan baik dan sesuai demgan PERWALI Surakarta Nomor 11A Tahun 2012. Pelaksanaan BPMKS sudah memberikan hasil yang berdampak positif terhadap obyek kebijakan yaitu masyarakat Kota Surakarta selaku penerima dana BPMKS. Faktor yang mendukung implementasi kebijakan BPMKS antara lain: kondisi sumber daya manusia yang kompeten, saranadan prasarana yang lengkap, teknis pelaksanaan yang baik, dan tingginya motivasi dari lembaga pelaksana BPMKS. Pelaksanaan BPMKS sudah memberikan hasil yang berdampak positif terhadap obyek kebijakan yaitu masyarakat Kota Surakarta selaku penerima dana BPMKS. Faktor yang mendukung implementasi kebijakan BPMKS antara lain: kondisi sumber daya manusia yang kompeten, saranadan prasarana yang lengkap, teknis pelaksanaan yang baik, dan tingginya motivasi dari lembaga pelaksana BPMKS. Factor penghambatnya antara lain: komunikasi antar semua lembaga terkait yang kurang harmonis, kurangnya alokasi waktu dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban BPMKS, pencairan dana BPMKS yang terlambat, dan belum adanya Unit khusus yang menangani BPMKS Factor penghambatnya antara lain: komunikasi antar semua lembaga terkait yang kurang harmonis, kurangnya alokasi waktu dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban BPMKS, pencairan dana BPMKS yang terlambat, dan belum adanya Unit khusus yang menangani BPMKS Kata Kunci : kebijakan walikota, program BPKMS kota Surakarta Kata Kunci : kebijakan walikota, program BPKMS kota Surakarta

Metrics

  • 418 views
  • 174 downloads

Journal

Serambi Hukum

Jurnal Serambi Hukum berisi hasil laporan penelitian, baik penelitian dasar, terapan maupun penel... see more