Perkawinan pada Gelahang dalam Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali Ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putu Dyatmikawati
Journal article Dih: Jurnal Ilmu Hukum • 2011 Indonesia

Download full text
(Bahasa Indonesia, 17 pages)

Abstract

Perkawinan bagi orang Bali-Hindu yang hidup dalam masyarakat hukum adat di Bali (dikenal dengan “desa adat” atau “desa pakraman”), relatif berbeda dengan perkawinan bagi masyarakat yang lainnya. Perbedaan ini terjadi sebagai konsekuensi sistem kekerabatan patrilenial atau purusadan kapurusa yang dianut. Sistem ini membawa konsekuensi adanya dua bentuk perkawinan, yaitu: (1) Perkawinan biasa (pihak wanita meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga suaminya); (2) Perkawinan nyentana atau nyeburin (pihak laki-laki yang meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga istrinya). Apabila calon pengantin tidak mungkin memilih bentuk perkawinan biasa dan bentuk perkawinan nyentana, maka akan dipilih bentuk perkawinan pada gelahang. Bentuk perkawinan ini masih menjadi pro dan kontra dalam masyarakat adat di Bali. Oleh karena itu perlu dilakukan kalian pada perkawinan Gelahang Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali, Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Metrics

  • 179 views
  • 50 downloads

Journal

Dih: Jurnal Ilmu Hukum

Dih is an open access, peer-reviewed journal that publishes original research and literature revi... see more