Journal article // Jurnal Hukum Samudra Keadilan






Perlindungan Hukum terhadap Penyelenggara Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
2017  //  DOI: 10.2013/jhsk.v12i2.142
Julianda B. Manalu

Metrics

  • Eye Icon 238 views
  • Download Icon 65 downloads
Metrics Icon 238 views  //  65 downloads
Abstract

Guna menunjang pembangunan infrastruktur, baik sarana dan prasarana Pemerintah diperlukan adanya kegiatan pengadaan, baik berupa barang atau jasa. Para pihak penyelenggaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) terdiri dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan penyedia barang.

Full text
Show more arrow
 

Metrics

  • Eye Icon 238 views
  • Download Icon 65 downloads
Metrics Icon 238 views  //  65 downloads