Jalan Panjang Reformasi Perizinan Usaha: Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Perbaikan Kemudahan Berusaha di Daerah

  • Robert Endi Jaweng
  • Ig. Sigit Murwito
  • Boedi Rheza
  • Sri Mulyati
  • Mohammed Iqbal Damanik
  • 1 more

Abstract

Setahun menjelang selesainya masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu II, November 2013 lalu Wakil Presiden Boediono-yang saat itu masih dalam jabatan-mengumumkan Paket Kebijakan Kemudahan Berusaha. Paket tersebut berisi delapan bidang sasaran yang terdiri atas 17 rencana aksi atau langkah perbaikan iklim berusaha yang menyasar kepada sejumlah sumbatan selama ini menjadi sumber kesulitan baik ketika memulai usaha (starting a business) maupun operasional (pengembangan usaha) saat mengurus peralihan properti, akses kredit, dll. Paket kebijakan tersebut sudah diimplementasikan, baik pada level nasional maupun daerah. Rekaman dan penilaian atas unjuk kinerja (realisasi) menunjukkan sebagian aksi berhasil terlaksana, dan sebagian lainnya gagal mewujud. Tentu, mengingat soal iklim usaha adalah isu krusial dalam pembangunan ekonomi, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini patut melanjutkan rangkaian aksi yang tersisa dan membawa Perubahan ke tingkatan lanjut yang lebih signifi kan lagi. Guna menilai dan mengukur capaian kinerja, khususnya di level daerah dan sebagian aksi yang menjadi bagian dari irisan fungsi daerah, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan Asia Development Bank (ADB) yang didukung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan studi evaluasi atas implementasi paket tersebut. Ketiga lembaga yang bermitra dalam pekerjaan ini tentu memiliki rekam jejak profesional dan bahkan—untuk BKPM—memangku otoritas dan tanggung jawab langsung terkait keberhasilan aksi yang ada. Dengan mengambil kerangka kerja yang dilakukan dalam survei “Ease of Doing Business (EoDB)” oleh International Finance Corporation (IFC)-World Bank, kami melakukan studi dimaksud di sejumlah daerah-pilihan (selected regions), yakni Kota Medan (Sumatera Utara), Kota Surabaya (Jawa Timur), Kota Balikpapan (Kalimantan Timur), Kota Makassar (Sulawesi Selatan), dengan Jakarta sebagai tolok ukur pembanding (benchmark). Hasil penilaian dan pengukuran, juga ulasan yang bersifat deskriptif atas isu strategis tersebut, kami sajikan dalam laporan ini. Para peneliti KPPOD telah berusaha secara cermat menilai dan mengukur, serta menyajikan secara sederhana hal-hal teknis dan cukup rumit dalam temuan agar para sidang pembaca umum bisa mencerna dengan mudah. Sajian laporan ini juga tentu diharapkan menjadi masukan kebijakan bagi Pemerintah maupun Pemda dalam jalan panjang ikhtiar Perubahan kemudahan berusaha di Indonesia pada tahun-tahun ke depan. Akhirnya, masukan dan kritik pembaca dan pengguna hasil studi ini kami nantikan. Hal demikian tentu penting bagi keperluan perbaikan studi sejenis yang rencananya kembali akan kami lanjutkan di tahun 2015-2016, dengan perbaikan instrumen dan penambahan selected-regions tertentu.

Metrics

  • 54 views
  • 12 downloads

Publisher

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Founded in 2001, KPPOD is a Jakarta based research organisation that examines Central and Regiona... more

Funders

Asian Development Bank
Funding Provider in Manila, Philippines • Funded 2 publications

BKPM
Government Body in Jakarta, Indonesia • Funded 4 publications