The Position and Authority of the Aceh Shari'a Court on the Indonesian Justice System

Sufiarina Sufiarina
Journal article Indonesia Law Review • 2015 Indonesia

Download full text
(English, 22 pages)

Abstract

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan; “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung”. Lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata USAha negara. Pasal 3A ayat (2) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Agama, menempatkan Mahkamah Syari'ah sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama dan sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum. Penempatan Mahkamah Syari'ah sebagai pengadilan khusus, sekaligus di dua lingkungan peradilan inkonsistensi dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Secara substansi Undang-Undang Peradilan Agama pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Inkonsistensi ini menimbulkan permasalahan hukum yang perlu dicarikan penyelesaiannya secara yuridis. Permasalahan mengenai inkonsistensi aturan hukum tersebut dikaji secara yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan didukung data lapangan, dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Kajian ini menemukan bahwa Mahkamah Syariah sesungguhnya bukanlah dalam spesifikasi pengadilan khusus dan juga tidak berpijak pada dua lingkungan peradilan. Secara administrasi umum maupun pengelolaan perkara Mahkamah Syari'ah merupakan Pengadilan Agama untuk wilayah Propinsi NAD yang kewenangannya diperluas dalam rangka melaksanakan otonomi khusus bidang pelaksanaan syariat Islam.

Metrics

  • 334 views
  • 122 downloads

Journal

Indonesia Law Review

Indonesia Law Review (ILREV) is an initiative of the Djokosoetono Research Center (DRC), Faculty ... see more