Kajian Perda Provinsi Bali Tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kab./Kota

Abstract

Kebijakan perimbangan keuangan, sebagai bagian dari skema desentralisasi fiskal, memiliki paling kurang dua target utama, yakni mencukupkan pembiayaan daerah dalam mengurus limpahan kewenangan yang diterimanya dan memeratakan kemampuan/kapasitas fiskal (fiscal capacity) antar daerah berdasar derajat kebutuhan (fiscal need) masing-masing. Untuk keperluan itu, UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menetapkan tiga jenis dana perimbangan, yaitu dana bagi hasil (DBH); dana alokasi umum (DAU); dan dana alokasi khusus (DAK).

Metrics

  • 85 views
  • 42 downloads

Publisher

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Founded in 2001, KPPOD is a Jakarta based research organisation that examines Central and Regiona... more