Kajian Perda Kota Cilegon No.14/2001, 10/2002, dan 11/2002 Tentang Kepelabuhanan

Abstract

Tiga tahun otonomi daerah berlangsung, ihwal pemetaan kewenangan pusat-daerah tak kunjung tuntas. Meski pasal 7 ayat (1) UU No.22/1999 telah membuat daftar jenis-jenis kewenangan milik pemerintah pusat dan sisa selebihnya sebagai kewenangan daerah, penerjemahan UU ini dalam aturan sektoral maupun organiknya tidak selamanya konsisten, bahkan menimbulkan kekacauan dan penyimpangan regulasi yang serius. Peta arsitektur kewenangan pusat-daerah lalu menjadi kabur.

Metrics

  • 114 views
  • 67 downloads

Publisher

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Founded in 2001, KPPOD is a Jakarta based research organisation that examines Central and Regiona... more