Kajian Perda Kab Asahan No.04 Tahun 2009 Tentang Retribusi Izin Gangguan

Abstract

Isu reformasi pelayanan dan perijinan usaha di daerah hari ini tidak lagi semata berkenaan aspek efisiensi dan tranparansi business process (melalui debirokratisasi/reformasi birokrasi yang terlembagakan dalam, misalnya, PTSA atau PTSP) tetapi lebih jauh juga terkait isu rasionalisasi esensi perijinan itu sendiri (melalui deregulasi/reformasi regulasi menuju jenis dan jumlah perijinan yang rasional dan sesuai kebutuhan).

Metrics

  • 200 views
  • 80 downloads

Publisher

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Founded in 2001, KPPOD is a Jakarta based research organisation that examines Central and Regiona... see more