Harmonisasi Pengaturan Pemanfaatan Energi Panas Bumi dan Perlindungan Hutan Konservasi (Studi Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi dan Pasal 38 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)

Wahyudi Saputro
Journal article Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya • June 2015 Indonesia

Download full text
(Bahasa Indonesia, 23 pages)

Abstract

Skripsi ini, penulis mengangkat tema tentang hukum pertambangan dan kehutanan, dengan lebih khusus membahas tentang harmonisasi pengaturan pemanfaatan energi panas bumi dan perlindungan hutan konservasi sebagaimana terdapat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi dan pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dalam rumusan tersebut terjadi inkonsistensi pengaturan, dimana dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi memperbolehkan pelaksanaan pemanfaatan energi panas bumi diseluruh kawasan Indonesia termasuk kawasan hutan konservasiyang menyimpan sekitar 16 GW sumber energi pansa bumi. Sedangkan dalam pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan membatasi terhadap penggunaan kawasan hutan, dalam kawasan hutan konservasi tidak boleh dilakukan kegiatan pembangunan diluar kepentingan kehutanan. Keadaan ini menghambat pembangunan sektor energi yang kebutuhannya semakin mendesak. Sehingga perlu diupayakan sebuah solusi harmonisasi terhadap inkonsistensi kedua pengaturan tersebut sehingga kepentingan nasional di sektor energi dan kepntingan konservasi dapat berjalan beriringan.Kata kunci : Harmonisasi Pengaturan, Pemanfaatan Energi Panas Bumi, Perlindungan Hutan Konservasi.

Metrics

  • 318 views
  • 649 downloads

Journal

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya is a student-run law review published four ... see more