Memahami Pembubaran Partai Politik (Parpol) Era Orde Lama Di Indonesia

Fatkhurohman Fatkhurohman
Journal article Jurnal Media Hukum • December 2009 Indonesia

Download full text
(Bahasa Indonesia, 1 page)

Abstract

Kehidupan Partai Politik Era Orde Lama (Orla) mengalami pasang surut sesuai dengan kehendak penguasa. Kehidupan parpol mengalami pasang/tumbuh ketika diterapkannya demokrasi parlementer dan lahirnya Maklumat Politik Pemerintah No. X. Disinilah awal dari tumbuh suburnya multi partai di Indonesia. Namun suasana kehidupan pemerintahan ini menjadi bomerang bagi penguasa Orla karena banyaknya partai ternyata menjadikan pemerintahan menjadi lemah dan tidak efektif. Dalam suasana ini akhirnya pilihan keputusan yang diambil bagaimana menyederhanakan kehidupan parpol. Melalui Demokrasi Terpimpin maka Soekarno mencoba menerapkan gaya kepemimpinan represif, yang menyebabkan beberapa parpol ada pada status dibubarkan, diakui/tidak diakui, ditolak untuk mendapat pengakuan sebagai partai politik. Setelah diidentifikasi ternyata latar belakang pembubaran parpol era Orla adalah didasarkan kepada beberapa Kenyataan, yakni, kerapuhan sistem pemerintahan, efektivitas pemerintahan, dan kecenderungan untuk menguatkan kekuasaan presiden. Demikian juga dengan cara membubarkan Parpol masih diwarnai dengan tingginya intervensi penguasa terhadap pemegang kekuasaan yudikatif.Kata Kunci: Partai politik, Pembubaran Parpol, Orde Lama.ABSTRACTOld order political parties' life experience ebb tide according to the will of God. This ebb-tide life is occurred when parliamentary democracy is applied and Government Political Declaration number X was born. Here is the beginning of multi-parties thrive in Indonesia. However, this government life condition becomes a boomerang for old order rulers because actually the existence of many parties makes government become weak and ineffective. In this condition, the taken decision choice, eventually, is how to simplify political parties' life. Through directed democracy, hence Soekarno attempts to apply repressive leadership style that causes some political parties are on dispersed status, accredited/unaccredited, rejected to get accreditation as political party. After passing through some identification, it is known that the political parties' dispersal background in old order period is based on some facts, that are: the fragility of government system, the effectiveness of government, and the tendency to strengthen president's power. Likewise, the manner to disperse political power is still colored by the high intervention of man in power to the judicature power-holder.Keywords: Political party, political party dispersal, and old order.

Metrics

  • 1086 views
  • 127 downloads

Journal

Jurnal Media Hukum

Jurnal Media Hukum is a peer-reviewed law journal published by the Faculty of Law, Universitas Mu... see more