Pembatasan Pemilikan Hak Atas Tanah oleh Orang Asing dan Badan Hukum Asing (Studi Perbandingan Indonesia - Turki

Listyowati Sumanto
Journal article Jurnal Hukum Prioris • 2013 Indonesia • Turkey

Download full text
(Bahasa Indonesia, 36 pages)

Abstract

Substansi pengaturan pemilikan hak atas tanah oleh orang asing dan badanhukum asing meliputi berbagai aspek berbeda di berbagai negara. Bagaimanakahpengaturan jenis hak-hak atas tanah dan pembatasan pemilikan hak atas tanaholeh orang asing dan badan hukum asing menurut Hukum Tanah di Indonesiadibandingkan dengan Turki menjadi pokok permasalahan yang dianalisis. Adanyapersamaan dan perbedaan pengertian, jenis dan pembatasan pemilikan hak atastanah menurut Hukum Tanah Indonesia dan Turki tidak terlepas dari sistem hukumdan konsepsi yang melandasinya. Menurut Hukum Tanah Nasional, tanah Negaraadalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Negara hanya berwenangmengatur Peruntukan, penguasaan, penggunaan tanahnya; Di Turki, TanahNegara adalah Tanah milik Negara. Negara berwenang menyewakan tanah. Jenishak atas tanah primer di Indonesia terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Usaha, HakGuna Bangunan, Hak Pakai. Jenis hak atas tanah di Turki terdiri dari FreeholdTitle dan Leasehold Title. Orang asing dan badan hukum asing di Indonesiadibatasi hanya dapat memiliki tanah berstatus Hak Pakai dengan syarat orangasing berkedudukan di Indonesia dan kehadirannya memberi manfaat bagipembangunan Nasional, sedangkan badan hukum asing mempunyai perwakilandi Indonesia. Pemilikan rumah dibatasi pada satu buah tempat tinggal. Di Turki,orang asing dan badan hukum asing dapat memiliki tanah berstatus FreeholdTitle berdasarkan Prinsip Reciprocity (Timbal Balik), Persamaan pembatasanpemilikan hak atas tanah terhadap orang asing dan badan hukum asing di Indonesiadan Turki berkaitan dengan kepentingan nasional, kedaulatan dan ekonomi.Kata Kunci: Pembatasan, Pemilikan, Hak Atas Tanah, Indonesia €“ Turki

Metrics

  • 612 views
  • 2019 downloads

Journal

Jurnal Hukum Prioris

Jurnal Hukum Prioris diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti sebagai salah satu sist... see more